Rakernas ADPSI 2026, Achmad Djufrie: Daerah Harus Jadi Motor Indonesia Emas 2045
KALTARA RAYA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, berharap Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ADPSI) Tahun 2026 mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan nasional.
Harapan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rakernas ADPSI 2026 yang digelar di Bali. Dalam kegiatan itu, Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, serta Sekretaris DPRD Kaltara, Mohammad Pandi.
Rakernas yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menjadi forum konsolidasi DPRD provinsi se-Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Achmad Djufrie, forum tersebut memiliki peran strategis dalam merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Rakernas ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berharap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam Rakernas ADPSI 2026, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan investasi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan.
Achmad Djufrie menegaskan, DPRD memiliki posisi penting dalam mengawal keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
“Daerah harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Ia berharap hasil Rakernas ADPSI 2026 tidak hanya menjadi rekomendasi di atas kertas, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah, termasuk Kalimantan Utara.
