Kalimantan Raya, Tarakan – Penangkapan empat anggota kepolisian dari Polres Nunukan, termasuk Pelaksana Tugas Kasat Resnarkoba, oleh tim gabungan Mabes Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda di Kalimantan Utara. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Tarakan menyebut peristiwa tersebut sebagai “aib besar” bagi institusi kepolisian daerah.
Sekretaris Umum DPD KNPI Tarakan, Aswan, dalam pernyataan resminya kepada Kraya.id pada Jumat (11/7), menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan bobroknya sistem pengawasan dan pembinaan di tubuh Polda Kalimantan Utara. Ia menyebut bahwa mayoritas organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI telah menyatakan sikap serupa.
“Sejak mencuatnya kasus ini, berbagai organisasi kepemudaan di Tarakan bereaksi keras. Kami sepakat, ini bukan prestasi. Ini adalah aib. Ini bukti bahwa pengawasan di tubuh Polda Kaltara sangat lemah,” kata Aswan.
Aswan juga menilai bahwa kepemimpinan Irjen Pol Hary Sudwijanto sebagai Kapolda Kaltara patut dipertanyakan. Ia menyebut bahwa selama masa jabatannya sejak Juli 2024, banyak persoalan internal yang mencoreng nama institusi kepolisian di daerah tersebut.
“Sudah berapa lama Kapolda menjabat? Tapi integritas personel makin merosot. Baru bulan lalu kita digegerkan kasus tukar barang bukti sabu, sekarang malah satuan narkoba sendiri yang tertangkap,” tegas Aswan.
Menurutnya, Polda Kaltara tidak hanya gagal memperbaiki sistem internal, tetapi justru memunculkan persoalan yang lebih serius. Ia menyebut bahwa KNPI Tarakan tengah mengkaji langkah lanjutan, termasuk kemungkinan aksi massa sebagai bentuk tekanan kepada pimpinan Polda.
“Kami mendesak Kapolda segera ambil langkah taktis. Kalau memang sudah tidak mampu menjaga marwah institusi, kami minta beliau mundur,” ujarnya.
Aswan bahkan mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, “Jika tidak bisa membersihkan ekor, maka kepalanya yang harus dipotong.”
Hingga saat ini, KNPI Tarakan masih melakukan konsolidasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan di kota tersebut guna menentukan sikap bersama dalam menyikapi skandal yang menimpa institusi penegak hukum di Kalimantan Utara.
