Kalimantan Raya, Tarakan – Suasana Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mendadak menjadi pusat perhatian, Kamis siang (10/7), ketika sejumlah anggota tim Mabes Polri tiba bersama beberapa oknum anggota polisi yang ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam kasus narkotika. Kedatangan mereka tercatat sekitar pukul 14.00 WITA.
Pantauan di lokasi menunjukkan dua pria yang diduga sebagai oknum polisi tampak mengenakan masker dan menyembunyikan tangan mereka di dalam jaket. Keduanya dijaga ketat dan langsung diarahkan keluar pelabuhan. Sementara itu, lima orang lainnya, termasuk Pelaksana Tugas Kasat Resnarkoba Polres Nunukan, Iptu SH, terlihat membaur di tengah kerumunan penumpang umum, menyulitkan wartawan untuk mengabadikan momen penangkapan secara langsung.
Setibanya di pelabuhan, rombongan langsung digiring menuju kendaraan pengangkut yang telah disiapkan. Diduga, para terduga pelaku dan tim Mabes Polri langsung menuju Bandara Juwata Tarakan untuk diberangkatkan ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.
Informasi penangkapan ini diduga berkaitan dengan pengembangan kasus peredaran sabu di wilayah Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, kawasan perbatasan yang dikenal rawan penyelundupan narkotika lintas negara.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, membenarkan penangkapan tersebut. “Iya benar, terkait kasus narkoba. Empat orang, semuanya anggota polisi. Tidak ada unsur sipil,” ujarnya dalam keterangan singkat.
Brigjen Eko menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci mengenai kronologi dan peran masing-masing tersangka dalam jaringan tersebut.
“Narkoba Bareskrim dan Propam Mabes kolaborasi,” katanya.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terlebih karena melibatkan personel dari satuan yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan narkoba. Polda Kaltara sendiri menyatakan komitmen untuk mendukung penegakan hukum yang tegas dan transparan, termasuk terhadap anggotanya yang terbukti menyimpang.
