Sulit Bantu Pegiat Literasi karena Masalah Sistem, Vamelia Desak ‘Menu’ Perpustakaan Masuk Kamus Pokir DPRD
Kalimantan Raya, Advetorial – Upaya anggota legislatif dalam mendorong budaya baca di Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata masih terbentur kendala teknis pada sistem penganggaran. Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia, mengungkapkan adanya hambatan saat ingin mengusulkan bantuan bagi para pegiat literasi melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Hal ini disebabkan karena sektor perpustakaan dan literasi belum tercantum dalam “kamus” usulan sistem penganggaran daerah, sehingga aspirasi di bidang tersebut sulit untuk dieksekusi.
Vamelia menceritakan pengalamannya saat mencoba mengakomodasi kebutuhan para penggerak literasi di akar rumput. Menurutnya, meskipun niat untuk membantu sangat besar, sistem yang ada saat ini belum menyediakan ruang atau “menu” khusus untuk sektor tersebut.
“Kami ingin membantu para pegiat literasi di daerah, tetapi ketika dimasukkan ke dalam sistem usulan Pokir, ternyata belum ada menu yang mengakomodasi sektor perpustakaan dan literasi,” ujar Vamelia saat memberikan keterangan di Tanjung Selor, pekan ini.
Kondisi tersebut dinilai menghambat kontribusi nyata DPRD dalam memperkuat fasilitas literasi di berbagai pelosok Bumi Benuanta.
Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Vamelia mendesak adanya koordinasi lintas instansi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (Bappeda-Rida) Kaltara.
Ia meminta kedua lembaga ini segera menyesuaikan nomenklatur dalam kamus usulan Pokir agar sektor literasi memiliki wadah resmi dalam penganggaran di tahun-tahun mendatang.
“Saya mohon ke depannya Dinas Perpustakaan bekerja sama dengan Bappeda. Kamus Pokir DPRD harus mengakomodir sektor ini agar kami bisa memberikan bantuan nyata bagi para penggiat di daerah. Dukungan ini harus benar-benar difasilitasi,” tegasnya.
Bagi Vamelia, investasi di bidang literasi adalah kunci jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara. Tanpa adanya dukungan anggaran yang konkret, ia khawatir semangat para relawan dan pegiat literasi di daerah akan meredup.
“Literasi ini penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Perbaikan sistem ini akan memberi ruang lebih besar bagi DPRD untuk mendorong program-program literasi yang lebih luas di seluruh wilayah Kaltara,” tutupnya.
Sumber korankaltim.com
