Kalimantan Raya, Krayan Tengah – Tower komunikasi setinggi 73 meter yang berdiri menjulang di Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, hingga kini belum pernah berfungsi sejak dibangun pada akhir 2016. Proyek milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) yang digadang-gadang akan menjadi solusi konektivitas digital bagi masyarakat perbatasan, kini justru menjadi simbol kekecewaan warga.
Dikelilingi semak belukar dan kabel-kabel kusut, kondisi tower saat ini tampak terbengkalai. Harapan warga yang telah rela menghibahkan lahan demi akses internet, perlahan berubah menjadi kemarahan.
“Kami sudah sabar sembilan tahun. Kalau memang tidak bisa difungsikan, lebih baik dibongkar saja,” ujar Frans Jhonson (44), tokoh pemuda Desa Binuang, saat ditemui KaltaraRaya, Kamis (12/6/2025).
Frans menyampaikan, warga sejak awal percaya proyek ini akan menjadi sarana vital untuk pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan kehidupan sosial. Namun sampai kini, janji akses WiFi gratis untuk sekolah dan kantor desa tak pernah terealisasi.
“Desa kami ini ibu kota kecamatan, tapi akses internet justru harus ‘nebeng’ dari desa tetangga seperti Long Padi dan Ba Liku. Sementara hampir semua urusan sekarang berbasis online,” tambahnya dengan nada kecewa.
Warga menilai keberadaan tower tersebut penting untuk memperkuat konektivitas antardesa di Krayan yang selama ini masih terisolasi jaringan. Mereka mendesak Pemprov segera mencari solusi konkret, salah satunya dengan menghadirkan BTS mini atau teknologi berbasis satelit yang bisa menjangkau wilayah terpencil.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Deddy Harryady, menjelaskan bahwa tower dibangun berdasarkan aspirasi masyarakat melalui DPRD Provinsi. Namun, pengoperasiannya terganjal sejumlah kendala teknis dan komersial.
“Sempat direncanakan pengadaan Base Transceiver Station (BTS) dengan menggandeng operator seluler, tapi mereka mundur karena syarat minimal 1.000 pengguna tidak terpenuhi,” terang Deddy.
Upaya lain seperti pengadaan repeater pada 2022 juga kandas karena tak ada perusahaan yang berminat ikut lelang. Selain itu, kondisi geografis Binuang yang dikelilingi perbukitan membuat sinyal sulit dijangkau, dan ketiadaan listrik 24 jam memperparah tantangan teknis di lapangan.
“Kabel fiber optik juga belum bisa digunakan karena jalan belum tembus. Solusi paling memungkinkan saat ini adalah penggunaan BTS berbasis satelit,” kata Deddy.
Meski dihadang berbagai keterbatasan, Deddy memastikan Pemprov tak tinggal diam. Pada April 2025 lalu, Gubernur Kaltara telah menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), meminta agar tower tersebut segera dimanfaatkan.
“Mudah-mudahan dari pusat ada langkah konkret,” tutupnya.
