JAKARTA – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya menurunkan persentase stunting atau kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya di wilayah ini. Upaya ini sejalan dengan bahasan utama Rapat Koordinasi (Rakornas) PKK Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/2) lalu.
Ketua Umum TP PKK Provinsi Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie menuturkan, isu stunting menjadi prioritas TP PKK, lantaran sesuai data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018 kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 2 hingga 3 persen. “Dari itu, TP PKK se-Indonesia diharapkan dapat menyamakan program prioritas, baik pusat maupun daerah. Sehingga terjalin kerja sama dan sharing informasi yang terarah,” ungkap Hj Rita.
Dalam hal ini, TP PKK akan melakukan pendataan, pemetaan, penyuluhan serta pendampingan kepada keluarga rentan serta melakukan pemantauan dan pelaporan. Juga diharapkan dapat membantu untuk merujuk ke pusat layanan dan petugas.
Selain stunting, poin lain yang diangkat pada Rakornas itu adalah soal Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Aktif. “Di Kaltara, Posyandu Aktif sudah cukup baik. Sebab sesuai laporan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, meski persentasenya masih dibawah target nasional (60 persen keaktifan), namun masih menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan,” ungkap Hj Rita. Adapun persentase Posyandu Aktif di Kaltara mencapai 50,21 persen.(humas)
