Sidak SMAN 1 Tarakan, Komisi IV DPRD Kaltara Temukan Dugaan Menu ‘Makan Bergizi Gratis’ Tak Layak Standar
Kalimantan Raya, Advetorial – Pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendapatkan sorotan tajam. Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara menemukan dugaan ketidaksesuaian yang signifikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMA Negeri 1 Tarakan, baru-baru ini.
Temuan ini memicu kekhawatiran mengenai kualitas asupan gizi yang diterima para siswa, mengingat program ini merupakan instrumen penting dalam peningkatan kesehatan peserta didik di Bumi Benuanta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, membeberkan hasil sidak yang menunjukkan bahwa menu yang disajikan diduga tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Selain masalah nutrisi, indikasi adanya pemotongan biaya produksi juga menjadi catatan serius.
“Kita sidak terkait program MBG. Kami sudah mendapatkan satu temuan di SMAN 1 Tarakan yang memang sangat tidak sesuai. Pertama, diduga kandungan gizinya tidak mencukupi, dan kedua, diduga harganya berada di bawah standar yang telah ditetapkan,” tegas Syamsuddin Arfah saat memberikan keterangan di Tarakan.
Ketidaksesuaian harga ini dikhawatirkan berdampak langsung pada porsi dan jenis makanan yang seharusnya mengandung nutrisi lengkap bagi pertumbuhan pelajar.
Menanggapi temuan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara tidak akan tinggal diam. Pihak legislatif kini tengah menyiapkan rekomendasi resmi sebagai bentuk tindak lanjut dan evaluasi menyeluruh terhadap vendor atau penyedia layanan.
Syamsuddin menekankan perlunya ketegasan terhadap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana teknis di lapangan. Menurutnya, tanpa sanksi yang jelas, kualitas program ini berisiko terus menurun.
“Kami akan mengeluarkan rekomendasi resmi. Jika bisa, memang sanksi bagi dapur SPPG yang melaksanakan harus jelas agar ada efek jera dan perbaikan,” ungkapnya.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program MBG agar tepat sasaran, baik dari sisi mekanisme anggaran maupun pemenuhan kualitas gizi. Syamsuddin mengingatkan bahwa program ini menggunakan uang rakyat yang tujuannya adalah investasi sumber daya manusia, sehingga setiap penyedia harus bekerja secara profesional.
“Kami akan memastikan program ini berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Tujuannya agar kesehatan dan pemenuhan gizi peserta didik benar-benar tercapai, bukan sekadar formalitas belaka,” tutupnya.
Sumber korankaltim.com
