Kalimantan Raya, Nasional – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir telah menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, berinisial FAK, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan korban bencana alam. FAK diduga memanipulasi penyaluran bantuan penguatan ekonomi yang seharusnya diberikan kepada korban banjir bandang di Samosir, menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Samosir, Richard Simaremare, menjelaskan bahwa dana yang dikorupsi berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 1.515.000.000. Dana tersebut seharusnya dibagikan kepada 303 keluarga korban banjir bandang di Desa Sihotang, Kecamatan Harian, yang terdampak pada tahun 2024.
“Penetapan tersangka FAK selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir terkait dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi korban bencana alam banjir bandang di Samosir Tahun 2024,” kata Richard Simaremare di Samosir, Senin (22/12/2025).
Richard menyebut modus operandi FAK adalah mengubah mekanisme penyaluran bantuan. Awalnya, bantuan direncanakan disalurkan secara tunai (cash transfer), namun diubah menjadi bantuan dalam bentuk barang.
Yang lebih parah, FAK diduga menunjuk langsung penyedia barang tanpa persetujuan Kemensos, yaitu BUMDes-MA Marsada Tahi. Kemudian, FAK diduga meminta jatah sebesar 15 persen dari nilai bantuan kepada BUMDes-MA Marsada Tahi untuk keuntungan pribadi dan pihak lain.
Berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara akibat ulah FAK mencapai Rp 516.298.000.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FAK langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Ia kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Richard Simaremare menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara korupsi bantuan bencana ini.
