Kalimantan Raya, Tarakan – Dinamika organisasi yang dialami Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tarakan kian memanas dan mencuri perhatian khalayak umum. Sejak Maret hingga Mei 2025, ketegangan terus meningkat hingga menghasilkan dua kepengurusan DPD KNPI Kota Tarakan, masing-masing dipimpin oleh Adry Setiawan dan Alif Putra Pratama.
Wali Kota Tarakan, Khairul, saat dimintai tanggapan akan hal itu mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban kota di tengah dinamika organisasi ini. Dalam menjalankan roda organisasi khususnya kepemudaan, tidak jarang ditemui kisruh maupun konflik dalam organisasi tersebut.
“Yah itulah namanya dinamika organisasi dan merupakan bagian dari proses,” ujar Khairul kembali mengingatkan kepada masing-masing yang terlibat dalam dinamika organisasi bahwa kondusifitas yang lebih utama.
“Persoalan dualisme organisasi atau tiga lisme, empat lisme itu biasa. Selama masing-masing organisasi memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu terdaftar di Kemenkumham, ya silakan saja,” ujarnya.
Khairul menyampaikan organisasi pemuda harus menjadi ruang kreativitas bukan menjadi wadah sumber kegaduhan. bahwa yang terpenting adalah menjaga ketertiban dan kondusivitas kota. “Jangan membuat kegaduhan, silahkan berorganisasi yang baik,” pesannya.
Sebelumnya, pada 16 Maret 2025, Adry Setiawan resmi dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tarakan dalam sebuah seremoni di Gedung Serbaguna. Adry dengan tegas menolak anggapan adanya dualisme dalam organisasi yang dipimpinnya.
“Saya rasa kurang pantas ketika KNPI Kota Tarakan dikatakan dualisme. Kami memiliki jalur koordinasi yang berbeda, mulai dari DPP hingga DPD I Provinsi, dengan teman-teman yang baru saja melaksanakan musda,” ujar Adry, Senin (12/5).
Adry mengungkapkan bahwa kepemimpinannya didukung oleh 35 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang solid. Baginya, soliditas ini adalah modal utama dalam menjalankan roda organisasi. “Kawan-kawan kelompok pendukung saya, 35 OKP, masih solid hingga saat ini. Kami terus menjaga kekompakan demi kemajuan KNPI dan Tarakan,” tambahnya.
Adry juga memastikan komunikasi intensif dengan para mantan ketua KNPI sebagai bagian dari menjaga sinergi organisasi. “Kami berkonsultasi dengan mantan-mantan ketua KNPI Tarakan, dan mereka memberikan masukan yang baik untuk kami dalam menjalankan organisasi ini,” jelasnya.
Namun, konflik internal tidak berhenti di situ. Pada 11 Mei 2025, Aliansi Pemuda Penyelamat KNPI yang sebelumnya mengadu ke Wali Kota, menggelar Musyawarah Daerah tandingan dan melantik Alif Putra Pratama sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tarakan dalam sebuah acara di Malabar.
Alif dengan tegas menepis isu dualisme, menegaskan bahwa KNPI yang dipimpinnya berada di bawah naungan DPP KNPI pimpinan Ryano Panjaitan, yang memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“KNPI yang sah hanya satu, yaitu di bawah Ryano Panjaitan dengan SK Kemenkumham. Isu dualisme akan selesai di Kongres Oktober nanti, saat semua melebur dalam satu struktural,” kata Alif, Minggu (11/5).
Alif menegaskan bahwa legalitas adalah pembeda utama antara KNPI yang ia pimpin dan pihak lain yang mengklaim serupa. “Organisasi tanpa badan hukum hanyalah selevel yayasan atau komunitas. Kami di sini bicara soal legitimasi,” ujarnya.
Lebih dari itu, Alif membawa visi besar menjadikan KNPI Tarakan sebagai ruang dinamis bagi pemuda, termasuk menggandeng kreator konten lokal dan mengusung jargon “Aktivis Preneur” untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif.
Dengan adanya dua kepengurusan yang saling mengklaim keabsahan, KNPI Kota Tarakan kini terbelah. Adry Setiawan memimpin dengan mengutamakan sinergi dengan para mantan ketua KNPI, sementara Alif Putra Pratama menegaskan legalitasnya berdasarkan pengakuan dari Kemenkumham.
