Dana dari Pusat ke Kaltara Capai Rp 9 Triliun
Humas Provinsi Kaltara
TANJUNG SELOR – Sebagai daerah baru, tidak dipungkiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara (Kaltara) masih minim. Untuk itu, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tumpuan. Dukungan dana dari pusat ke daerah sejak empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Selain yang diberikan ke pemerintah daerah, kemudian dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun ini Kaltara juga mendapatkan dana dari pusat melalui APBN sebesar Rp 9 triliun.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, kucuran dana dari pusat merupakan buah dari perjuangan, melalui komunikasi dan hubungan baik yang terus secara intens dilakukan ke pusat. “Tadi membaca berita di media, dana APBN ke Kaltara capai Rp 9 triliun. Ini bukan dana yang tiba-tiba diberikan. Namun melalui usaha yang kita lakukan,” ujar Irianto saat memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (5/2).
Dikatakan, alokasi dana dari pusat ke daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pembangunan di Kaltara, khususnya di wilayah perbatasan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara Teguh Dwi Nugroho membeberkan, dana Rp 9 triliun yang diberikan ke Kaltara, meliputi Dana Transfer dan Dana Desa tahun ini mencapai kurang lebih Rp 6 triliun. Kemudian juga belanja kementerian dan lembaga atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 3 triliun.
Anggaran tersebut, kata Teguh, adalah bentuk dukungan pusat terhadap Kaltara yang sedang melakukan percepatan pembangunan. Tak hanya untuk Pemprov, dana tersebut juga dialokasikan untuk lima kabupaten dan kota di Kaltara.
Teguh menjelaskan, APBN yang dikucurkan di provinsi termuda ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tiga pos anggaran tersebut yang mengalami kenaikan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2018 ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. “Total untuk DAK fisik tahun ini sebesar Rp 656 miliar, turun sebesar Rp 72 miliar dari tahun lalu yang mencapai Rp 728 miliar,” ungkapnya.
Penurunan DAK, menurut Teguh, kemungkinan dikarenakan usulan yang disampaikan oleh provinsi juga kabupaten dan kota di Kaltara di luar program prioritas nasional. Pasalnya, salah satu syarat diberikannya DAK fisik ke daerah, harus sesuai dengan program pusat tersebut. “Harus sinkron dengan prioritas nasional. Misalnya ada 10 prioritas nasional, tapi tidak 10 prioritas itu bisa dibiayai dari DAK fisik untuk daerah, karena kemungkinan program yang diusulkan dari kabupaten dan kota atau provinsi tidak nge-link ke sana,” jelas Teguh.
Ditambahkan, alokasi DAK fisik reguler per bidang di Kaltara juga mengalami menurunan. Namun, untuk alokasi DAK fisik penugasan per bidang di beberapa sektor mengalami kenaikan, seperti di antaranya DAK untuk pembangunan jalan dan irigasi. “Kalau reguler per bidang turun juga, mulai dari pendidikan, kesehatan dan KB serta kelautan dan perikanan. Tapi di penugasan per bidang naik khususnya jalan dan irigasi. Memang tampaknya fokus di infrastruktur utama,” ucapnya.
Sementara itu, soal realisasi pendapatan dan belanja APBN di Kaltara tahun lalu, Teguh mengatakan cukup bagus. Bahkan pada triwulan III 2017, Kaltara tertinggi capaiannya di tingkat regional Kalimantan.
“Realisasi pendapatan tahun lalu totalnya Rp 1,5 triliun. Untuk belanja dari pagu belanja sebesar Rp 3,9 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,67 triliun atau 92,15 persen. Itu cukup bagus karena di atas rata-rata nasional yang 90 persen. Ini bisa dipahami karena Kaltara merupakan daerah berkembang, sehingga APBN memang banyak masuk di sini,” tutupnya.(humas)
