JAKARTA-Pasca Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berkomentar tentang “khawatir Indonesia disebut negara atau bangsa gagal akibat tak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19”. Dinilai sebagai kritik yang membangun oleh Anggota DPR RI Kaltara komisi IX, Drs. H. Hasan Saleh.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ibas jangan ditanggapi secara emosional, apalagi menjadi personal. Pemerintah harus terbuka terhadap masukan dari pihak lain,” ungkap Hasan Saleh, dalam keterangan Persnya, Jumat (9/7/2021).
Politikus Demokrat ini mengatakan, Covid-19 ini masalah seluruh dunia, apabila penanganannya tidak berhasil, memang ada potensi menuju failed nation dalam hal penanganan pandemi dan resiko ini dialami oleh seluruh negara.
“Statement dari Pak Ibas merupakan bentuk kritik yang membangun. Hal tersebut adalah bentuk kasih sayang dan perhatian agar pemerintah tidak gagal yang akan berdampak pada rakyat. Kita tidak ingin negara ini menjadi failed nation dalam hal penanganan pandemi, makanya kita saling mengingatkan,” akunya.
Partai Demokrat sejak awal, Dijelaskan Hasan Saleh, terlibat dalam penanganan covid-19. Contohnya, Demokrat mendukung penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, terkait Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
“Pemerintah harus terbuka bahwa kondisi pandemi covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Saya lihat dari data worldmeters, per Kamis 8 Juli 2021, Indonesia berada di posisi ketiga dengan kasus harian terbanyak,” jelas dia.
Menurut Hasan, dengan keterbukaan, masyarakat juga akan menjadi semakin sadar dan waspada. Dikhawatirkan jangan sampai ke depannya muncul mutasi varian virus covid-19 baru yang berasal dari Indonesia.
“Terkait penanganan pandemi covid-19, penting untuk Presiden Jokowi selaku Pemimpin Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan tingkat Pendidikan agar mengedepankan Asas Kepemimpinan Gemi Nastiti. Dimana harus mengambil kebijakan dan menggerakkan sumber daya berdasarkan prioritas yang bersifat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, serta Asas Kepemimpinan Belaka, yaitu jujur dan siap bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi kebijakan pemerintah terhadap penanganan pandemik covid-19 sejauh ini,” Urai Anggota DPR RI Kaltara komisi IX.
“Dengan bersifat terbuka serta mendengarkan seluruh masukan dari berbagai pihak dan tidak anti terhadap kritik, kita bisa mencegah Indonesia menjadi failed nation dalam hal penanganan pandemi virus covid-19,” Pungkas Hasan Saleh.
