KRAYA.ID– Program strategis Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025 memiliki target sertifikasi tanah milik masyarakat mencapai 100 persen. Melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengatakan sertifikat tanah pada dasarnya hak masyarakat, hanya saja perlu memperhatikan poin-poin yang telah diatur dalam undang-undang.
Tidak hanya itu, lahan yang memiliki sertifikat menjadikan status hukumnya semakin jelas, sehingga masyarakat tidak hanya mengacu pada batas-batas wilayah yang ditandai dengan sebuah patok.
“Kalau sertifikat kan semua jelas,”ujarnya.
Tentu sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencapai target tahun 2025, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat khususnya yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara) harus lebih proaktif melakukan pendampingan kepada mayarakat yang berkepentingan.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian sangat antusias terhadap program pemerintah yang pro terhadap hak dan kepentingan masyarakat.
Menurut Hetifah, Komisi II DPR RI yang juga merupakan mitra dari Kementerian ATR/BPN akan mengambil peran dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya sertifikasi tanah.
“Bagi masyarakat Kaltara, saya akan membantu memperjuangkan hak mereka,” imbuhnya.
Hetifah menjelaskan untuk di Kaltara sendiri sertifikasi tanah baru mencapai 21 persen. Sementara target dari Presiden Joko Widodo untuk tahun ini 26 ribu sertifikat yang perlu diterbitkan. Menyikapi hal ini, Hetifah akan berupaya semaksimal mungkin. Diantaranya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi tanah.
“Jadi kegiatannya bersifat parsitisipatif yakni pengajuan dari masyarakat,”tutupnya.
BAMBANG
