High-Level Meeting: Akselerasi Digitalisasi di Kaltara
TANJUNG SELOR – Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung TP2DD untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. Dia berharap lewat HLM ini lahir sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik.
“Demi mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju dan berbasis digital,” tegas Zainal, Gubernur Kaltara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara melanjutkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan daerah menjadi prioritas utama, dengan tiga fokus utama: perluasan transaksi non-tunai di layanan publik seperti pelabuhan dan pariwisata, peningkatan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh OPD, serta penguatan sinergi dengan TP2DD.
“Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Hasiando.
Deputi Kemenko Perekonomian juga menekankan perlunya memperkuat peran TP2DD guna mempercepat transformasi digital. Hal ini mencakup peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi dan monitoring.
“Pendekatan ini tidak hanya mempercepat implementasi transaksi keuangan digital, tetapi juga meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” terang Ferry.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Korem Kaltara mengangkat isu terkait wilayah blankspot internet di beberapa daerah, termasuk Nunukan Utara.
Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk program BAKTI, untuk mengatasi tantangan infrastruktur jaringan.
Langkah ini bertujuan mempercepat digitalisasi serta meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
