HMI Cabang Tanjung Selor: DPRD Bulungan Dipenuhi Masalah, Rakyat Harus Mengadu ke Siapa?
Kalimantan Raya, Opini — Lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat kini justru kehilangan marwahnya. Satu demi satu masalah mencuat dari gedung wakil rakyat, mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Kabupaten Bulungan.
Temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kwitansi perjalanan dinas fiktif atau diduga palsu menjadi tanda bahwa integritas dan akuntabilitas sebagian anggota DPRD patut dipertanyakan. Rakyat patuh membayar pajak, sementara wakilnya justru diduga “bermain” dengan uang perjalanan dinas. Ini bukan lagi kesalahan administratif, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Belum selesai dengan itu, publik juga dikejutkan dengan kabar bahwa salah satu anggota DPRD Bulungan diduga menggunakan ijazah palsu dan satu orang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Kalimantan Utara atas dugaan pembuatan ijazah palsu. Ironis, ketika rakyat diminta jujur dalam urusan administratif, justru wakilnya melanggar aturan yang paling mendasar yaiut kejujuran.
Lebih memprihatinkan lagi, ada anggota DPRD lain yang tersandung kasus moral perselingkuhan dan penelantaran istri. Di saat lembaga legislatif seharusnya menjadi teladan dalam nilai-nilai sosial, justru moralitas sebagian anggotanya runtuh di hadapan publik.
Dan belum cukup sampai di situ dua anggota DPRD lainnya diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang ketua kelompok tani. Sebuah tindakan yang tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga melukai nurani masyarakat Bulungan. Wakil rakyat seharusnya menyelesaikan masalah rakyat, bukan menambah daftar kekerasan di tengah masyarakat.
Melihat deretan persoalan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan moral. DPRD seharusnya menjadi tempat menyelesaikan masalah rakyat, bukan tempat berkumpulnya masalah pribadi, moral, dan hukum para elit politik.
Zulfikar, Ketua HMI Cabang Tanjung Selor, menegaskan bahwa, “Rakyat kini bingung harus mengadu ke siapa. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi corong aspirasi justru dipenuhi oleh orang-orang yang tersandung kasus, itu tanda bahaya bagi demokrasi lokal. Ini bukan sekadar krisis moral individu, tapi sudah menjadi krisis kepercayaan institusional,” tegas dia.
HMI Cabang Tanjung Selor menuntut penegakan hukum yang transparan dan tegas tanpa pandang bulu, serta pembersihan internal DPRD Bulungan secara menyeluruh.
Sudah saatnya masyarakat tidak lagi diam. Rakyat Bulungan berhak atas lembaga legislatif yang bersih, berwibawa, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
