Kalimantan Raya, Tarakan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan menggelar diskusi publik bertajuk “Darurat Narkoba di Kalimantan Utara: Strategi Hukum, Ketahanan Sosial, dan Peran Pemuda Perbatasan”, sebagai bentuk respons terhadap kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.
Acara yang digelar di Pondok Lesehan pada Kamis, (7/8) ini turut dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari Kepala BNN Kota Tarakan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, perwakilan KNPI, para ketua OKP Cipayung Plus, ketua-ketua BEM, hingga puluhan kader HMI dari berbagai komisariat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Cabang Tarakan, Masaude, menegaskan bahwa Kalimantan Utara saat ini berada dalam situasi rawan sebagai jalur peredaran narkoba lintas negara. Ia menyoroti kasus terbaru pada bulan Juli lalu, di mana Polda Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dalam jumlah puluhan kilogram.
“Ini tentu capaian yang patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi alarm keras bahwa jaringan narkoba di wilayah ini masih sangat aktif, kompleks, dan terorganisir,” ujar Masaude.
Lebih dari sekadar forum diskusi, HMI Cabang Tarakan memposisikan kegiatan ini sebagai titik awal konsolidasi gerakan pemuda dan mahasiswa se-Kalimantan Utara dalam melawan narkoba. Seruan untuk membentuk barisan perjuangan yang terorganisir, kritis, dan berkelanjutan menjadi pesan utama yang disampaikan dalam forum ini.
“Kita harus bersatu, membentuk barisan yang terorganisir, kritis, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi tanggung jawab moral dan intelektual kita sebagai anak bangsa,” tegasnya.
Dalam sesi wawancara usai acara, Masaude juga menyampaikan sikap HMI yang mendukung penuh peran aparat penegak hukum dalam memerangi narkoba.
“sekali lagi, Kami mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Utara yang dalam waktu satu bulan terakhir berhasil menggagalkan peredaran sabu dalam jumlah puluhan kilogram, serta peran aktif BNN dari level kota hingga provinsi dalam langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Namun, kami menegaskan bahwa perang terhadap narkoba harus dilandasi oleh integritas dan transparansi. Jika ada oknum di internal lembaga yang terlibat, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya membangun sinergi antara penegak hukum dan masyarakat sipil. Bagi HMI, solusi terhadap persoalan narkoba tidak bisa hanya reaktif, tetapi juga harus menyentuh sisi edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi.
“Kita ingin membangun kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Perang ini butuh kerja bersama. Mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, kampus, hingga aparat harus satu visi dalam menyelamatkan Kaltara dari ancaman narkotika,” tambahnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang pemantik lahirnya gerakan kolektif di tengah masyarakat sipil dan pemuda, serta mampu membangun sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi kepemudaan dalam menghadapi bahaya laten narkoba di wilayah perbatasan.
