HMI Desak Pemerintah Jangan Hanya Diam Saja
TARAKAN – Konflik lahan yang melibatkan sejumlah masyarakat Kelurahan Pantai Amal dengan pihak Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan merupakan kasus lama yang hingga saat ini tak kunjung usai. Menyikapi hal ini, Ketua Bidang (Kabid) Agraria dan Kemaritiman (Badan Koordinasi – Himpunan Mahasiswa Islam) (Badko – HMI) Kaltim-Tara asriadi menuturkan bahwa Adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah warga Pantai Amal merupakan bentuk keresahan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang hingga saat ini belum mampu memberikan solusi yang kongkrit.
Dalam kasus tersebut Asriadi mengatakan jika melihat duduk perkara yang ada saat ini, masing-masing pihak masih tetap bersikeras dan mengedepankan ego sehingga kehadiran pemerintah pada kasus ini sangat diperlukan.
“Memang kasus sengketa maupun konflik lahan ini tidak hanya terjadi di Tarakan saja, melainkan hampir disetiap daerah,”paparnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, pria yang biasa disapa Paccik ini mengatakan perlu dilakukan penyelesaian kasus maupun konflik lahan tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Diakuinya, dalam Permen tersebut telah mengatur secara gamblang mengenai mekanisme dalam penyelesaian kasus sengketa maupun konflik lahan sehingga ini bisa menjadi bahan referensi untuk pihak yang terkait dalam hal ini masyarakat Pantai Amal, Lantamal XIII Tarakan dan Pemkot Tarakan yang dalam hal ini bisa berperan sebagai mediator.
Sebagai contoh dalam Pasal 4 pada Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 meyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik lahan dilaukan berdasarkan isnisiatif dari pihak kementrian dan pengaduan masyarakat.
Untuk opsi yang pertama, Pasal 5 Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik.
“Kalau kita lihat pasal di atas tentunya BPN jangan hanya tinggal diam akan kasus ini,”imbuhnya.
Sementara untuk pengaduan masyarakat, Pasal 6 menegaskan Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat. Dalam artian masyarakat juga harus terlebih dahulu melakukan pelaporan Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian yang kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti otentik sebagai bentuk penguatan dalam menjalani kasus sengketa maupun konflik lahan.
Ia menegaskan jika pada kasus ini pihaknya tidak akan memihak kepada siapapun, mengingat kasus ini merupakan kasus yang telah berlangsung cukup lama. Pihaknya hanya tidak ingin kasus ini berlarut-larut dan tidak mendapatkan kepastian hukum.
“Harapannya kan cepat ditangani, mengingat ini menyangkut kepentingan orang banyak. Disatu sisi Lantamal XIII Tarakan merupakan apratur Negara yang bertugas menjaga kenyamanan dan keamanan,”tambahnya.
Pria yang juga alumni Fakultas Hukum, Univeristas Borneo Tarakan ini memberikan apresiasi kepada Pemkot Tarakan dalam hal ini Wali Kota Tarakan Kahirul yang bersiap pasang badan dan memberikan jaminan kepada masyarakat Pantai Amal tidak akan ada penggusuran terhadap pemukiman. Tentunya itu merupakan sebuah solusi hanya saja masih bersifa jangka pendek. Sehingga perlu adanya solusi yang bersifat jangka panjang.
