Kalimantan Raya, Ekonomi – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara melaporkan perkembangan inflasi daerah pada Juni 2025 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari pemantauan terhadap tiga kota/kabupaten yang termasuk dalam wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat terjadi inflasi bulanan sebesar 0,07% (mtm) atau 1,38% secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di kisaran 1,87% (yoy).
Menurut KPwBI Kaltara, tekanan inflasi bulan Juni sebagian besar disumbang oleh kenaikan pada kelompok transportasi, terutama tarif angkutan udara yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,17%.
Hal ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan liburan sekolah. Namun, lonjakan harga tiket pesawat tertahan berkat kebijakan diskon dari pemerintah.
Sektor penyediaan makanan dan minuman/restoran juga turut memicu inflasi, khususnya komoditas tomat (andil 0,06%), beras (0,04%), ikan layang (0,03%), dan ikan bandeng (0,02%). Kenaikan harga tomat disebabkan menipisnya pasokan lokal akibat sudah habis masa panen di bulan sebelumnya.
Sementara harga beras terdongkrak akibat lonjakan harga dari daerah pemasok seperti Jawa dan Sulawesi, ditambah terhambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Juni.
Meski terdapat ancaman dari sisi global, seperti kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu rantai pasokan internasional dan tekanan domestik seperti gangguan pasokan ikan dan emas perhiasan, KPwBI menilai inflasi di Kaltara masih terjaga. Normalisasi tarif angkutan udara juga menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Di antaranya dengan menggelar lebih dari 220 kegiatan pasar murah untuk komoditas strategis, mendorong praktik pertanian digital (Good Agriculture Practices/GAP), hingga melakukan sidak pasar dan edukasi belanja bijak lewat media sosial dan radio.
Selain itu, KPwBI Provinsi Kaltara bersama pemerintah daerah juga memfasilitasi distribusi pangan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), guna memastikan masyarakat pelosok tetap memiliki akses terhadap komoditas pokok dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin ketersediaan stok, kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah Sulawesi Selatan pun terus didorong.
