Kalimantan Raya, Tarakan – Inflasi kembali menyergap Kalimantan Utara. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, gabungan tiga kabupaten/kota IHK di provinsi paling bungsu Indonesia ini mencatat inflasi 2,16 persen secara bulanan (mtm) pada Maret 2025. Secara tahunan, inflasi mencapai 1,24 persen, melampaui angka nasional yang hanya 1,03 persen.
Tarif listrik dan harga pangan menjadi biang keladinya. Kenaikan signifikan terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Penyebab utamanya: pencabutan diskon tarif listrik yang sebelumnya diberikan kepada pelanggan rumah tangga berdaya rendah selama dua bulan awal tahun.
“Efek normalisasi tarif itu langsung terasa,” ujar pejabat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, dalam keterangan tertulis, 8 April lalu.
Tak hanya itu, harga cabai rawit dan bawang merah ikut melonjak akibat cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi di awal tahun memukul hasil panen, sementara permintaan meningkat tajam menjelang Ramadan. Bahkan harga emas perhiasan pun ikut melambung, didorong lonjakan permintaan aset safe haven di tengah gejolak ekonomi global akibat perang tarif yang dipicu pemerintahan Trump.
Meski begitu, inflasi Kaltara masih dalam kendali. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi itu bergerak dengan strategi 4K : Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sepanjang triwulan pertama, mereka menggelar lebih dari 220 kegiatan pasar murah, menerapkan praktik pertanian baik untuk komoditas cabai, hingga mendistribusikan bahan pokok ke wilayah tertinggal dan terluar.
Di sektor keuangan, kredit perbankan menunjukkan gairah yang tak main-main. Kredit di Kaltara tumbuh 23,87 persen (yoy) pada Februari 2025. Pertumbuhan terbesar datang dari Kredit Investasi yang melesat 45,2 persen. Bahkan kredit ke sektor Industri Pengolahan melonjak tajam hingga 156,65 persen.
Namun, pertumbuhan dana pihak ketiga justru mengalami kontraksi tipis, minus 0,04 persen. Simpanan dalam bentuk deposito merosot drastis hingga 25 persen, mengindikasikan preferensi masyarakat yang bergeser.
Meski begitu, risiko kredit tetap terjaga. Non-Performing Loan (NPL) hanya berada di angka 1,08 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen yang ditetapkan BI.
Sistem pembayaran pun kian dinamis. Volume transaksi BI-Fast melonjak dua kali lipat, menembus angka 1,64 juta transaksi. Nilainya mencapai Rp3,4 triliun, hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Sebaliknya, transaksi BI-RTGS dan SKNBI justru mengalami kontraksi.
Sementara itu, QRIS terus merangsek masuk ke pelosok. Per Februari 2025, jumlah merchant yang menerima QRIS mencapai hampir 100 ribu, dengan tambahan pengguna baru lebih dari 1.700 orang.
Dari sisi peredaran uang, KPwBI Kaltara mencatat net outflow sebesar Rp426,95 miliar. Uang keluar dari sistem melonjak 119 persen secara tahunan, sedangkan uang masuk merosot lebih dari separuh.
“Distribusi uang kami jaga melalui kas titipan di Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan,” kata pejabat BI Kaltara.
Sebab, menjaga sirkulasi uang tunai yang layak edar di provinsi berwilayah luas ini bukan perkara sepele.
