Intip Data LHKPN: Ini Daftar Kepala Daerah di Kaltara dengan Harta Kekayaan Terbesar
KALIMANTAN RAYA, KALTARA – Transparansi harta kekayaan pejabat publik di Kalimantan Utara menjadi sorotan, menyusul rilis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data dari situs resmi e-LHKPN KPK di elhkpn.kpk.go.id menunjukkan total kekayaan enam kepala daerah di Kaltara bervariasi signifikan.
Kekayaan para pemimpin daerah ini dilaporkan secara berkala sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan laporan terkini, berikut adalah rincian total harta kekayaan enam kepala daerah di Kalimantan Utara, diurutkan dari yang tertinggi. Puncak daftar ini ditempati oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, yang menjabat sebagai Penyelenggara Negara tertinggi di provinsi tersebut.
- Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kaltara), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp37.323.330.000
- Khairul (Walikota Tarakan), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp35.691.207.915
- Wempi W Mawa (Bupati Malinau), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp3.915.112.342
- Syarwani (Bupati Bulungan), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp2.760.631.681
- Irwan Sabri (Bupati Nunukan), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp2.598.664.705
- Ibrahim Ali (Bupati Tana Tidung), Total Harta Kekayaan (LHKPN) senilai Rp2.131.915.506
Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Walikota Tarakan Khairul menunjukkan total kekayaan yang sangat besar, berada di kisaran angka puluhan miliar Rupiah. Sementara itu, Di tingkat kabupaten, total kekayaan yang dilaporkan relatif lebih merata, namun Bupati Malinau tercatat memiliki harta tertinggi dibandingkan tiga bupati lainnya.
Dari data LHKPN ini terlihat bahwa kekayaan Bupati Malinau, Wempi W Mawa, hampir mencapai empat miliar Rupiah, sedangkan Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menjadi kepala daerah dengan total harta terkecil di antara enam pemimpin tersebut, yaitu sekitar dua miliar Rupiah.
LHKPN ini merupakan potret wajib kekayaan yang dilaporkan pejabat untuk memastikan akuntabilitas publik dan menghindari konflik kepentingan.
