JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019. Melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional, diusulkan sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. Sehingga secara total ada 394 usulan.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai menghadiri pembukaan Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019-Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 di ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5). Penyampaian rekapan usulan tersebut, jelasnya, sesuai dengan mekanisme yang ada. “Penyusunan RKP 2020 menggunakan pendekatan THIS. Yakni,Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas; Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah; Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; dan Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional,” jelas Gubernur.
Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian penyusunan RKP 2020 melalui berbagai tahapan penting, antara lain : sidang kabinet rancangan awal RKP, Rakortek pusat dan daerah, rangkaian Musrenbangprov, Rakorbangpus, pertemuan para pihak (multilateral meeting), pertemuan dua pihak (bilateral meeting), pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dan Musrenbangnas. “Ada 5 prioritas nasional (PN) yang dibahas dalam Musrenbangnas tahun ini. Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara sendiri, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan). Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.
Pada acara ini juga dilakukan penyerahan dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2020 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden RI. Lalu dilanjutkan pengumuman penghargaan pembangunan daerah (PPD) dan penyerahannya dilakukan Presiden RI. (humas)