Kalimantan Raya, Bulungan – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara merilis potret terbaru kondisi ekonomi masyarakat di Bumi Benuanta. Hingga September 2025, angka kemiskinan di Kaltara tercatat berada di level 5,47 persen, atau turun tipis sebesar 0,07 persen poin dibandingkan periode Maret 2025 yang berada di angka 5,54 persen.
Meski secara keseluruhan menurun, data ini mengungkap sebuah anomali menarik: penduduk miskin di desa berkurang drastis, namun jumlah warga miskin di perkotaan justru membengkak.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS), jumlah total penduduk miskin di Kaltara kini mencapai 42,45 ribu jiwa. Jika ditelaah lebih dalam, terjadi penurunan signifikan penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 4,29 ribu orang. Persentase kemiskinan di desa pun melandai dari 5,98 persen menjadi 4,72 persen.
Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di kota justru bertambah 4,16 ribu jiwa, dari 25,56 ribu orang pada Maret menjadi 29,73 ribu orang pada September 2025. Alhasil, persentase kemiskinan kota naik menjadi 5,86 persen.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa biaya hidup di kota yang semakin tinggi menjadi beban berat bagi masyarakat kelas bawah, atau adanya arus migrasi penduduk kurang mampu dari desa ke kota.
BPS mencatat bahwa kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK). Di Kaltara, standar pengeluaran minimal untuk tidak dikategorikan miskin naik menjadi Rp933.675 per kapita per bulan.
Menariknya, komoditas makanan masih mendominasi pengeluaran warga miskin dengan sumbangan sebesar 73,82 persen. Beras dan rokok kretek/filter tercatat sebagai dua komoditas utama yang paling membebani kantong masyarakat, baik di kota maupun di desa.
“Penyumbang terbesar di seluruh wilayah adalah komoditi beras dengan kontribusi sebesar 24,26 persen di perkotaan dan 29,70 persen di pedesaan,” tulis laporan BPS tersebut. Sementara untuk kebutuhan non-makanan, biaya perumahan dan listrik menjadi faktor penyumbang garis kemiskinan terbesar.
Di tengah pergeseran angka tersebut, terdapat kabar baik pada sisi Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Keduanya mengalami penurunan yang cukup tajam. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,748 menjadi 0,378, sementara Indeks Keparahan merosot dari 0,289 ke level 0,048.
Artinya, meskipun masih ada penduduk miskin, rata-rata pengeluaran mereka kini semakin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil.
Data ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi di wilayah perkotaan, agar lonjakan kemiskinan di kota tidak terus berlanjut di masa mendatang.
