Libatkan Kelompok Rentan, Wagub Ingkong Ala Buka Forum Mentari untuk Rancang Kaltara Inklusif 2027
Kalimantan Raya, Advetorial – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak tebang pilih. Melalui Forum Mentari (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif), Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur, Senin pagi (9/3/2026).
Forum ini menjadi wadah khusus bagi kelompok masyarakat yang selama ini jarang terdengar suaranya untuk ikut menentukan arah pembangunan Bumi Benuanta pada tahun 2027 mendatang.
Dalam arahannya, Wagub Ingkong Ala menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang optimal hanya bisa tercapai jika pemerintah mau duduk bersama dan mendengarkan langsung kebutuhan warga, terutama kelompok rentan.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi harus berbicara bersama masyarakat,” tegas Ingkong Ala di hadapan para peserta forum.
Ia menjelaskan bahwa Forum Mentari Kaltara membuka ruang dialog yang setara bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, hingga masyarakat adat. Aspirasi mereka akan menjadi fondasi dalam menyusun dokumen perencanaan daerah agar lebih inklusif dan berbasis data.
Mengangkat tema pembangunan 2027 yaitu “Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai”, Wagub berharap Musrenbang Tematik ini mampu menjawab tantangan besar di Kaltara. Fokus utama tetap pada pengurangan angka kemiskinan, pemerataan layanan dasar, serta penguatan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Perencanaan 2027 harus mampu menjawab isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal,” jelasnya.
Kesuksesan forum ini juga didukung oleh kolaborasi dengan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar). Kerja sama antara pemerintah, DPRD, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil ini diharapkan mampu mewujudkan visi besar Kaltara 2045.
Menutup sambutannya, Wagub memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah (OPD) untuk tidak sekadar menampung usulan, tetapi harus memberikan respons yang nyata.
“Setiap perangkat daerah harus responsif, memberikan tanggapan konstruktif, dan mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan. Forum ini harus menghasilkan komitmen bersama untuk pembangunan yang merata,” pungkasnya.
