Masa Tenang, Paslon Diimbau Taati Aturan
– Gubernur Berharap Warga Tarakan Ikut Mengawasi
TANJUNG SELOR – Memasuki masa tenang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, yang dimulai Minggu (24/6) kemarin hingga Selasa (26/6) besok, seluruh pasangan calon (Paslon) dan para pendukungnya untuk mentaati aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Tak terkecuali bagi para calon dan pendukung yang akan mengikuti Pilkada di Tarakan.
Demikian imbauan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Seperti diketahui, di Kaltara, ada satu daerah yang menggelar pesta demokrasi ini. Yaitu Kota Tarakan yang akan melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwali) Tarakan 2018-2023. “Alhamdulillah, hingga pada tahapan kampanye hari terakhir dan memasuki masa tenang, seluruh tahapan telah berjalan lancar. Sesuai laporan yang diberikan kepada saya, situasi dan kondisi Kota Tarakan relatif aman dan kondusif,” ungkap Irianto.
Sesuai dengan fungsinya, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah membantu dalam membantu pelaksanaan pemilihan wali kota di Tarakan. Pertama, terkait dengan pembahasan penetapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kota Tarakan. Sejauh ini, dikatakan, Pemprov Kaltara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkaitnya sudah banyak berperan.
Sebelumnya ketahui, bahwa terjadi sedikit perdebatan yang cukup panjang mengenai besaran biaya yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun pihak keamanan. Mengingat ketersediaan anggaran yang kurang oleh Pemkot Tarakan, sehingga KPUD Provinsi Kaltara meminta langsung kepada Gubernur untuk memfasilitasi agar ada kejelasan. “Menyikapi persoalan itu, tim dari Pemprov Kaltara segera turun berkoordinasi, baik dengan penyelenggara maupun bersama Pemkot Tarakan. Dengan berbagai tahapan pembicaraan, melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemprov termasuk dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Dirjen Pembinaan dan Keuangan Daerah, akhirnya disepakati besaran anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Tarakan,” ujarnya.
Kedua, terkait dengan pengamanan. Meski itu merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Resort (Polres) Tarakan, karena sudah ada anggaran yang telah diporsikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan untuk pengamanan, Pemprov juga telah bersurat kepada Polda Kaltara untuk membackup pengamanan, jika memang diperlukan. “Masih dalam hal pengamanan, ada Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda Kaltara. Namun tentunya semua tergantung dari perkembangan situasi dan kondisi di Kota Tarakan. Jika memang nantinya sesuai situasi memerlukan BKO, Polres Tarakan diharapkan segera berkoordinasi dengan Polda,” imbuhnya. Jika nantinya terjadi kendala, maka Gubernur selaku Kepala Daerah, dengan ini akan meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Kaltara untuk mengamankan semua tahapan dalam proses Pilkada.
Irianto menegaskan, selaku Gubernur, dirinya terus memantau perkembangan, dan meminta laporan tahapan demi tahapan dari instansi terkaitnya. Pemprov Kaltara, lanjutnya, juga telah membentuk tim monitoring dan tim Desk Pilkada Kota Tarakan dan tingkat provinsi. “Melalui tim ini terus memantau, memonitoring perkembangan tahap demi tahap pelaksanaan pilkada. Baik situasi dan kondisi,” kata Gubernur.
Sementara itu, berkaitan dengan masa tenang, Gubernur mengimbau kepada semua pihak, utamanya para calon dan tim pendukungnya untuk benar-benar mentaati ketentuan yang telah ditetapkan. “Kemudian kepada masyarakat Tarakan, saya minta untuk sama-sama ikut mengawasi. Silakan laporkan jika ada pelanggaran. Dan yang terpenting, mari kita sama-sama menjaga Tarakan tetap dalam suasana yang aman dan kondusif. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan tetap harus terjaga,” ujarnya.
“Saya yakin, masyarakat Kaltara, utamanya Tarakan telah dewasa dan berpengalaman dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga kita semua optimis, Pilkada di Tarakan akan berjalan sukses, aman dan lancar,” tambah Irianto.(humas)
