Kalimantan Raya, Tarakan – Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen TP memasuki babak evaluasi awal. Dalam forum Kepala Daerah Menyapa yang digelar RRI Tarakan pada Kamis, (22/5), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan berbagai capaian, tantangan, hingga kritik publik yang menghiasi perjalanan kepemimpinan mereka.
Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Bustan, memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang sedang digarap. Di antaranya hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor ekonomi hijau dan biru, serta dorongan investasi melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan lima unsur: pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media.
“Kita bermimpi PAD (pendapatan asli daerah) Kaltara bisa menyentuh Rp10 triliun dalam lima tahun. Mimpi itu perlu disiapkan dengan perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Bustan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tanpa berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu proyek unggulan yang tengah digenjot adalah pengembangan KIPI Tanah Kuning, yang digadang-gadang sebagai kawasan ekonomi baru. Namun, sejumlah warga dalam forum mempertanyakan kesenjangan antara pembangunan di dalam kawasan dan akses jalan yang masih rusak di luar kawasan. “Tanah Kuning ke Tanjung Selor sekarang bisa 3-4 jam. Di dalam kawasan mulus, di luar lobang-lobang,” kritik seorang peserta dari masyarakat.
Tak hanya soal infrastruktur, masalah insentif RT dan guru menjadi sorotan tajam. Perwakilan RT dari Tarakan mempertanyakan janji kampanye soal tambahan insentif yang baru terealisasi sebagian. Di sisi lain, penghapusan insentif bagi guru PAUD hingga SMP memicu polemik. Pemerintah berdalih, kebijakan efisiensi anggaran dan regulasi pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten menjadi alasannya.
“Keputusan ini berat, tapi kami tidak ingin melanggar hukum. Kita ingin sistem keuangan daerah tetap sehat,” kata Bustan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, turut menyampaikan bahwa DPRD tetap membuka ruang aspirasi dan akan mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan realistis bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfa, menilai langkah awal Gubernur dan Wagub sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada outcome berupa kesejahteraan masyarakat. “Pelayanan publik harus sesuai dengan Undang-Undang dan menjawab kebutuhan warga, bukan hanya seremonial,” ujarnya.
Meski berbagai program telah dipaparkan, forum ini juga menjadi ajang kritik konstruktif dari mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat. Dari soal banjir yang belum tertangani maksimal, hingga harapan agar Kaltara tak sekadar jadi penonton dalam geliat industri besar.
“Pemerintahan yang baik bukan yang sempurna, tapi yang bersedia dikoreksi dan terbuka pada kritik,” ujar Ainulyansyah, Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kaltara.
Dalam penutupnya, Sekda menegaskan bahwa 100 hari pertama hanyalah awal dari perjalanan panjang lima tahun kepemimpinan. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga semangat kolaboratif dan menjadikan Kaltara sebagai rumah bersama yang inklusif dan maju.
