Penurunan Fiskal Berdampak ke Sektor Kesehatan, DPRD Dorong Solusi Kolaboratif
KALTARA RAYA – Menyusutnya kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai berdampak pada pembiayaan sektor kesehatan, termasuk upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan di RSUD dr. Jusuf SK Tarakan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, menilai keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas, sehingga sejumlah kebutuhan pengembangan rumah sakit belum dapat dipenuhi secara maksimal.
Menurutnya, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyebabkan ruang fiskal daerah semakin menyempit. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai program pembangunan, termasuk sektor kesehatan.
“Ruang fiskal kita saat ini memang terbatas. Karena itu, RSUD dr. Jusuf SK perlu terus memaksimalkan dukungan dari Kementerian Kesehatan agar pengembangan layanan tetap berjalan,” ujar Supa’ad.
Ia menjelaskan, pembiayaan operasional RSUD dr. Jusuf SK saat ini berasal dari tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, alokasi APBD sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai, insentif tenaga medis, dan biaya operasional rumah sakit. Adapun peningkatan sarana, prasarana, serta pengembangan layanan lebih banyak mengandalkan pendapatan BLUD dan dukungan pemerintah pusat.
Supa’ad mengungkapkan total belanja APBD Kaltara saat ini berada di kisaran Rp2,4 triliun, turun sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.
Ia juga menyebut sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk belanja pegawai, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) masih mengalami penyesuaian sehingga ruang pembiayaan pembangunan semakin terbatas.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Supa’ad berharap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan. Ia mendorong pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pengembangan fasilitas kesehatan tetap dapat direalisasikan.
“Yang terpenting, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Kolaborasi dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar kebutuhan rumah sakit dapat dipenuhi secara bertahap,” pungkasnya
