Balikpapan – Keberadaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah / UMKM tidak dapat dihapuskan atau dihindarkan dari masyarakat. UMKM sebagai solusi atas pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi harapan kita bersama agar sektor UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang . UMKM di anggap dapat membantu proses pemberdayaan masyarakat karena sifatnya nyata menciptakan lapangan kerja baru, sumber daya dan jasa .
Hingga kurun waktu 2012 – 2019 terdapat lebih 21.140 UMKM yang tersebar di 6 kecamatan di Balikpapan. Sebanyak 18.000 diantaranya merupakan sektor industri mikro yang menyerap hampir 39.000 tenaga kerja . Data ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Balikpapan. Balikpapan, UMKM menjadi sangat penting sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM mempunyai peran yang strategis dalam upaya memerangi kemiskinan di Balikpapan.
Permasalahan modal dan pemasaran menjadi permasalahan yang sampai detik ini masih dirasakan Pelaku UMKM. Situasi pandemic mengharuskan mereka agar beradaptasi cepat dengan era digital yang nanti diharapkan mampu menuju Ekosistem Digital UMKM. Tapi penting juga untuk di ingat , di dalam ekosistem digital UMKM tidak boleh ada “Aturan Rimba” sehingga Pelaku Usaha yang belum mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi tidak merasa terpinggirkan dalam ekosistem digital .
Dalam usaha tidak hanya diperlukan modal sendiri tapi juga modal bantuan untuk meningkatkan pendapatan usaha. “Agus Sudirman, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Unmul menambahkan pengawasan terhadap penyaluran modal bantuan perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran digunakan untuk modal usaha, karena saya menangkap beberapa kasus di lapangan menyatakan sebagian pelaku UMKM setelah mendapatkan modal bantuan justru pendapatan usahanya mengalami penurunan, bahkan lebih menurun dari saat sebelum mendapatkan modal bantuan”. Artinya selain proses penyaluran modal bantuan , perlu ada pengawasan yang sifatnya pendampingan pengelolaan modal bantuan . Agar modal bantuan tepat sasaran , tidak digunakan untuk konsumsi diluar modal usaha.
Berharap menjadi perhatian kita bersama untuk terus menjaga kelangsungan sektor UMKM yang kedepan masih sangat potensial untuk menopang postur Perekonomian Lokal & Nasional kita. Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Balikpapan bisa kita gunakan untuk mendorong penguatan UMKM melalui Lembaga KPU Balikpapan. Misalnya dalam tahapan kampanye nanti, Penguatan UMKM Balikpapan bisa dijadikan sebagai materi khusus dalam program debat kandidat pasangan calon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), otomatis secara langsung masyarakat juga akan melihat komitmen tegas dari Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap UMKM Balikpapan, misalnya seputar masalah Ekosistem Digital UMKM, Penyaluran dan pendampingan modal usaha UMKM, efektivitas serapan tenaga kerja dari UMKM, UMKM dalam “MISI” Pembangunan Daerah .
Kita dorong kolaborasi Multi Pihak dalam setiap momentum, agar kelangsungan UMKM bisa menjadi perhatian kita bersama di setiap waktu, sekalipun itu Momentum PILKADA Balikpapan. Kolaborasi multi pihak setiap waktu dan setiap momentum untuk perkembangan UMKM yang lebih baik . “ Tegas , Aktivis HMI Cabang Balikpapan yang akrab disapa Badu”
Penulis : Agus Sudirman/Badu