Pilkada, Momen Kebangkitan Ekonomi dan Perangi Covid-19

TARAKAN – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal menghitung hari. Agar pelaksanaannya, lancar dan sukses serta aman dari Covid-19, maka Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi memberikan sejumlah arahan untuk penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan komponen pendukung lainnya, termasuk aparatur sipil negara (ASN) juga masyarakat pemilih di Kaltara.
Arahan pertama, terkait perlawanan terhadap pandemi. Ini menjadi atensi terbesar Teguh. “Pilkada harus menjadi momen untuk memerangi pandemi ini. Setiap arahan Presiden maupun menteri terkait hal ini, harus dipahami dan dilaksanakan. Tak hanya 3 M (Mencuci tangan-Menjaga jarak-Menjauhi kerumunan), tapi juga 3 T (Testing-Tracing-Treatment),” kata Teguh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Swisbel-Hotel Tarakan, Selasa (17/11) sore.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, diyakinkan Teguh telah bersungguh diri untuk mematangkan persiapan pelaksanaan pilkada kali ini. “Peran pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltara adalah menjamin ketersediaan anggaran. Menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas ASN dan memberikan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum),” jelasnya.
Soal anggaran, Teguh menilai bahwa Pemprov Kaltara merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam merealisasikan komitmen penyaluran hibah dana pelaksanaan pilkada. “Untuk KPU, Bawaslu juga keamanan, saat ini realisasinya sudah 100 persen untuk penyaluran hibahnya,” urainya. Adapun hibah anggaran itu, untuk KPU Kaltara Rp 103,2 miliar; Bawaslu Rp 20 miliar, dan pengamanan (Polda Rp 14 miliar, dan TNI Rp 2 miliar).
Saat ini, Pemprov bersama seluruh komponen pelaksanaan pilkada terus memantau setiap tahapan yang berlangsung. Salah satunya tahapan kampanye. “Pemprov selalu berkoordinasi dengan penyelenggaran dan aparat keamanan untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan kampanye ini. Juga melakukan deteksi dan pencegahan dini,” urainya.
Dan, diakui Teguh hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Klatara dalam keadaan kondusif. “TNI dan Polri, saya yakin akan konsisten memantau kamtibmas hingga pilkada dilaksanakan nanti. Dan, saya berharap kejadian 2015 jangan sampai terulang,” jelasnya.
Teguh juga menginginkan agar stabilitasi politik dan keamanan di Kaltara tetap stabil. “Untuk memastikan hal ini, Pemprov terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait baik pusat dan daerah. Serta menggelar rakor secara simultan dengan stakeholder terkait,” ucapnya.
Kepada Bawaslu Kaltara, Teguh berharap agar terus professional dan konsisten menjalankan tugasnya. “Sebagai Pjs, saya selalu menekankan netralitas ASN. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, dan tentunya Bawaslu akan memainkan peran penting dalam pengawasannya. Jika ada yang tidak netral, silakan tindak sesuai kewenangan,” paparnya.
Sekaitan dengan pengawasan, Teguh juga meminta Tim Desk Pilkada Kaltara untuk mampu menjalankan tugas dengan baik. “Desk Pilkada harus terus melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah, menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan pilkada, serta melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada,” ulasnya.
Ditegaskan Teguh, Pilkada Serentak 2020 di Kaltara harus mampu menjadi pilkada berintegritas. Untuk itu, perkembangannya setiap hari terus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pilkada berintegritas itu, regulasinya jelas, peserta pemilunya kompeten, birokrasinya netral, dan penyelenggara pemilu berintegritas,” ucapnya.
Dari seluruh evaluasi yang ada, Teguh juga memaparkan sejumlah tantangan dalam Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. Yakni, netralitas, profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Lalu, maraknya ujaran kebencian dan hoax, menguatnya politik identitas dan fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi. “Dari laporan yang masuk, fanatisme kelompok pendukung yang tinggi ini kebanyakanya muncul di media sosial, belum ditunjukkan di lapangan,” ungkapnya.
Permasalahan lainnya, adalah logistik pilkada. Dipastikan Teguh, pekerjaan ini tak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Namun harus didukung oleh komponen lainnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Kaltara. “Ini bukan hanya tugas KPU, tapi perlu dukungan dari berbagai pihak agar tantangan itu berhasil dilewati dengan baik,” urainya.
Menilik hal tersebut, Teguh memberikan kunci utama sukses pilkada. Yakni, pilkada harus digelar sebagai adu gagasan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Lalu, menjadi pemantik kebangkitan ekonomi, diterapkannya disiplin protokol kesehatan baik petugas maupun pemilih, didukung penuh seluruh elemen masyarakat, tidak ada konflik horizontal di masyarakat, tinggi partisipasi politik, aman dari Covid-19, masyarakat mendapatkan pendidikan politik, dan minim pelanggaran.
Sebagai informasi, rakor ini dihadiri juga oleh Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, Danrem 092/Maharajilla Brigjen TNI Suratno, Sekprov Kaltara H Suriansyah, perwakilan Bawaslu Kaltara dan Polda Kaltara.(humas)