Sapto Inginkan Kriteria Orang Miskin Perlu Diperjelas agar Bantuan Tepat Sasaran
SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menyebut kriteria orang miskin sebagai penerima manfaat berupa bantuan maupun fasilitas perlu untuk dibedah secara rigid.
Menurutnya, masih ada kebijakan yang justru tak tepat sasaran sehingga diperlukan kriteria prang miskin sebagaimana persyaratan utama untuk penerima manfaat.
“Saya mengharapkan Wali Kota bisa membuat indikator kriteria kurang mampu sehingga mempermudahkan para RT maupun stakeholder lain terkait siapa yang layak menerima,” ungkap Sapto saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di masyarakat, di Samarinda Sabtu (12/8/2023).
Sapto mengaku apabila telah terdapat kriteria secara detail mengenai kategori orang miskin, maka itu pasti akan memudahkan RT untuk lakukan penilaian sehingga semuanya dapat terukur dan tepat sasaran.
Wali Kota diharapkannya segera membuat panduan, standar operasional prosedur, serta syarat-syarat membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM).
“Karena kunci utamanya di SKTM, kan selalu ribut terus masalah itu,” ucapnya.
Sebagai informasi Sapto tak mengenal lelah untuk menyebarluskan Perda penyelenggaraan bantuan hukum. Diyakininya hal ini harus intens disebarkan sampai seluruh lapisan masyarakat memahami dan merasakan serta mendapat asas manfaatnya.
