Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mampu tumbuh di kisaran 4,5%-5,5%. Namun capaian tersebut sepenuhnya bergantung dari keberhasilan vaksin virus corona atau Covid-19, serta efektivitas kemampuan fiskal dalam mendorong permintaan.
“Apakah nantinya vaksin Covid-19 bisa didistribusikan secara signifikan ke seluruh porsi populasi, itu nanti yang menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (1/9).
Ia juga menjelaskan laju perekonomian Indonesia tahun depan juga akan sangat bergantung pada skenario penanganan virus corona, serta pada akselarasi reformasi terutama di bidang struktural untuk meningkatkan produktivitas daya saing dan iklim investasi.
Kemampuan fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional menurut Sri Mulyani juga akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi 2021. Hal ini akan melihat seberapa efektif kemampuan fiskal memulihkan sisi permintaan lewat bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT), serta suplai dari sisi pemulihan sektor-sektor produksi.
Tak hanya dari dalam negeri, pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan bergantung juga dari kondisi perekonomian global. Terutama bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang hingga Tiongkok mempengaruhi dan mengembalikan lintasan atau trajectory pemulihan ekonomi dunia.
Ia pun berkeyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5,5% cukup realistis, mengingat baseline pertumbuhan yang rendah tahun ini. Target ini juga masih dalam rentang proyeksi yang dipaparkan beberapa badan internasional.
Dana Moneter Internasional atau IMF misalnya, memproyeksikan perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,1% pada 2021. Sementara Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) masing-masing memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8% dan 5,3%.
Menkeu menjelaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah akan fokus pada penanganan pandemi corona, terutama untuk penyediaan dan distribusi vaksin. Kemudian, pemerintah juga tetap menyalurkan bansos untuk mendukung dan mempertahankan daya beli masyarakat menengah-bawah yang masih terdampak pandemi corona.
“Selain itu, tahun depan pemerintah juga tetap memberikan dukungan bagi dunia usaha yang terdampak pandemi, baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi untuk membangkitkan kembali aktivitas usahanya,” kata Sri Mulyani.
Untuk mendukung berbagai fokus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Dari jumlah yang ditetapkan, pemerintah mengalokasikan Rp 25,4 triliun untuk anggaran kesehatan yang akan digunakan untuk pengadaan vaksin virus corona, imunisasi, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Sebagian besar dana PEN yakni Rp 24,1 triliun akan berada di luar pagu Kementerian Kesehatan Rp 84,3 triliun, belanja pusat kesehatan lainnya RP 22,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) bidang kesehatan sebesar Rp 39 triliun.
Kemudian, untuk perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun yang akan dialokasikan untuk program keluarga harapan kepada 10 juta penerima, kartu sembako sebesar Rp 200.000 per penerima, dana desa, kartu prakerja, serta bansos tunai kepada 10 juta penerima sebesar Rp 200.000 selama enam bulan.
