Dialog Mayday HMI : Pengadilan Hubungan Industrial Seharusnya Hadir di Kaltara
Tarakan-Himpunan Mahasiswa Islam melaksanakan kegiatan dialog publik memperingati hari buruh internasional 1 mei 2019 bertema Proyek Besar Kaltara dan Masa Depan Buruh.
Dialog Publik secara terbuka yang dihadiri Hanto Pismoko selaku Aparatur Sipil Negara di Dinas Ketenagakerjaan dan Jhon Livictor selaku Ketua DPC KAHUTINDO membahas bagaimana kondisi buruh yang ada di provinsi Kalimantan utara dan permasalahannya.
Salim Said selaku Ketua Umum HMI Cabang Tarakan menyimpulkan dalam kegiatan ini mengatakan bahwa Point pentingnya adalah bagaimana Pemerintah Provinsi bisa mengusahakan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Provinsi Kalimantan Utara.
“Seharusnya kita memahami posisi buruh atau tenaga kerja dan Pengusaha itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, semua berasal dari bagaimana kesepakatan antar pengusaha dan tenaga kerja. Pemerintah hadir untuk mengawasi agar tidak ada ketimpangan hukum yang terjadi dan memudahkan proses hukum, kendala saat ini apabila ada permasalahan buruh maka sulit untuk di prosesi menuju peradilan karena pengadilan hubungan industrial berada di Kalimantan Timur, untuk memudahkan itu seharusnya pemerintah provinsi bisa mengusahakan agar pengadilan hubungan industrial bisa di bentuk di provinsi Kalimantan utara yang sudah berumur 6 tahun ini” Ucap Salim Said.
Selain itu, Jay (Sapaan Akrab Salim Said) juga menyampaikan bahwa harus ada keberpihakan dari pemerintah provinsi terhadap tenaga kerja yang kian meningkat di provinsi Kalimantan utara dengan cara membuat suatu peraturan daerah tentang bagaimana pada saat ada proyek industri atau pengusaha bisa mempekerjakan 50% lebih putra daerah.
“Keberpihakan itu penting, pemerintah harus berpihak pada masyarakat yang telah mempercayakan dirinya sebagai pemimpin terkhusus pemerintah provinsi. Kita mendorong agar sekiranya dapat dibuat suatu peraturan daerah yang dapat mengurangi jumlah pengangguran Kalimantan utara, kita tidak menolak pendatang akan tetapi putra daerah harus menjadi prioritas” tutupnya.
