BPBD Tarakan Usulkan Anggaran 20 Milyar

0

TARAKAN- Salah satu unsur penting dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) setiap lembaga negara yakni ketersediaan anggaran. Melihat akan hal itu cukup penting, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan akan beruppaya mencoba mengajukan anggaran operasional. 

Muddain Wakil Ketua DPRD Tarakan, mengatakan jika saat ini BPBD Tarakan yang merupakan ujung tombak dalam penanganan terhadap bencana tiak mendapatkan anggaran operasional seperti biasanya. Tentunya ini akan menghambat kerja-kerja yang bersifat teknis.
Sebagai bentuk keseriusan akan hal tersebut, ia telah meminta kepada pihak kelurahan dan pihak BPND Tarakan untuk melakukan pendataan mengenai jumlah titik longsor dan jumlah masyarakat yang terkena musibah akibat longsor. Selain itu secara keseluruhan wilayah yang sangat rawan akan terjadinya bencana alam.
“Pastinya kan pihak BPBD sudah bisa petakan titik yang rawan terjadinya longsor,”ucapnya kepada Koran Kaltara.
Ini akan menjadi bahan DPRD Tarakan dalam rangka pembahasan angaran perubahan di Agusuts 2018 mendatang. Saat ini semua pihak terkait masih menunggu  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) rampung di kerjakan, jika melihat jadwal di Badan Musyawara (Bamus) DPRD Tarakan Raperda LHPBK akan dipergunakan pada 07 Agustus nanti.
“Nanti itu tanggal 7 Agustus penetapan Raperda menjadi Perda LKPJ anggaran tahun 2017 disahkan yang merupakan salah satu syarat untuk masuk pada tahap pembahasan anggaran perubahan,”jelasnya.
Berdasarkan laporan dari pihak BPBD Tarakan, salah satu alasan sehingga pihak BPBD kurang berani terjun ke lapangan lantaran tidak adanya anggaran yang dipergunakan jika terjadi bencana alam di masyarakat.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, BPBD Tarakan membutuhkan anggaran minimal Rp200 juta yang diperuntukkan bagi korban longsor. Untuk setiap keluarga yang terkena musibah akan diberikan bantuan sebear Rp 1 juta. Menurutnya anggaran seperti ini sangat di butuhkan, jika dana tersedia maka pihak BPBD lebih leluasa bergerak untuk menyalurkan bantuan.
“Ini akan menjadi rekomendasi dan akan menjadi acuan pihaknya dalam mengawal, intinya sesuai dengan kebutuhan BPBD Tarakan,”ucapnya.
Ini akan menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah yakni permasalahan sosial yang ada di seluruh masyarakat. Tidak serta merta semua akibat dari bencana alam yang terjadi berasal dari kesalahan masyarakat. Melihat kondisi medan, kontur tanah dan model drainase yang cukup memprihatinkan, maka segala sesuatu harus diantisipasi lebih cepat.
Ia mengatakan, kedepannya kita tidak lagi melihat segala sesuatu hal yang terjadi tetapi mana hal-hal yang diprediksi terjadi bencana akan diantisipisi terlebih dahulu. (Cik)

Share.

About Author

Leave A Reply