Di Tengah Pujian Presiden, Skandal Narkoba 12 Kg di Polda Kaltara Jadi Catatan Kritis Institusi Polri
Kalimantan Raya, Kaltara – Di saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri yang dinilai semakin dekat dengan rakyat, masyarakat Kalimantan Utara justru diguncang kabar mengejutkan tentang dugaan pemalsuan barang bukti sabu seberat 12 kilogram di lingkungan Polda Kaltara.
Skandal ini mencuat lewat pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bertanggal 27 Mei 2025, di mana seorang anggota polisi mengungkapkan bahwa sabu-sabu yang disita justru telah diganti dengan bahan menyerupai tawas atau gula batu.
Peristiwa itu terjadi secara sistematis lewat pelaku menyelinap ke ruang penyimpanan barang bukti, menurunkan CCTV, mengambil 12 bungkus sabu, lalu memeriksakannya dengan bantuan dua tahanan. Setelah dinyatakan palsu, paket sabu dikembalikan dan pelaku kembali bertugas seperti biasa.
Hingga kini, Penyidikan terhadap dua tersangka kasus pengrusakan dan pencurian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu di gudang barang bukti Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Kaltara masih berlanjut. Tim khusus dari Mabes telah diterjunkan untuk mengusut kasus yang berpotensi mencoreng wajah institusi kepolisian ini.
Kontras dengan kejadian di daerah, Presiden Prabowo dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-79 di Jakarta, Selasa (1/7), menyampaikan pujian kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di hadapan ribuan anggota Polri, Prabowo menilai kepemimpinan Sigit berhasil membawa Polri lebih membumi dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Ia bahkan menyebut keterlibatan polisi dalam penanaman jagung dan program makanan bergizi gratis (MBG) sebagai bentuk nyata kedekatan aparat dengan masyarakat.
“Saya lihat polisi kita sungguh-sungguh turun ke rakyat, membantu pangan, menyelamatkan anak-anak lewat MBG. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” ucap Presiden Prabowo.
Namun, di tengah sanjungan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan wajah lain institusi kepolisian yang belum sepenuhnya bersih. Dugaan manipulasi barang bukti narkoba bukan hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang terus diuji. Peristiwa di Polda Kaltara menjadi cermin bahwa reformasi internal Polri masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam pengawasan aparat di daerah.
Akademisi hukum Universitas Borneo Tarakan, Rezki Purnama Samad, menilai kasus ini harus ditangani secara transparan dan tidak boleh berhenti pada oknum.
“Kalau hanya satu-dua orang yang dikorbankan, sementara sistem dibiarkan rapuh, maka kepercayaan masyarakat akan makin luntur,” kata Resky.
Skandal ini juga membuktikan bahwa narasi “Polisi makin dekat dengan rakyat” yang digaungkan pemerintah pusat belum sepenuhnya tercermin di wilayah. Sebaliknya, praktik manipulasi justru memperlebar jarak antara institusi dan keadilan yang dijanjikan.
Jika Polri benar ingin menjaga kepercayaan publik sebagaimana pesan Presiden, maka membersihkan institusi dari dalam harus menjadi prioritas dimulai dari pengungkapan penuh atas kasus sabu 12 kg yang kini menjadi sorotan tajam masyarakat Kalimantan Utara.
Disadur dari kaltara_a1
