Kalimantan Raya, Tarakan – Simpang Empat Lampu Merah Tarakan Mall (GTM) kembali menjadi saksi bisu aksi solidaritas kemanusiaan. Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Ilmu dan Free Palestine Network (FPN) Kota Tarakan menggelar aksi damai bertepatan dengan Jumat terakhir Ramadan 1447 Hijriah, Jumat (13/3/2026).
Aksi bertajuk ‘Konstitusi Indonesia: Kembalikan Hak Palestina, Stop Normalisasi Berkedok Perdamaian’ ini membawa pesan kuat mengenai posisi diplomasi Indonesia di tengah isu global yang semakin dinamis.
Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Zikrul Gibran, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran mereka di jalanan adalah untuk mengingatkan kembali amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Kami berdiri di sini untuk menegaskan bahwa hak kemerdekaan Palestina adalah harga mati sesuai amanat UUD 1945. Kami menuntut pemerintah untuk tetap konsisten dan segera menghentikan segala bentuk upaya normalisasi dengan Israel, meskipun dibalut dengan dalih perdamaian atau kesepakatan ekonomi,” tegas Zikrul Gibran saat ditemui di sela-sela aksi.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini bertujuan untuk memastikan suara masyarakat dari daerah, khususnya Tarakan, tetap terdengar di tingkat nasional sebagai bentuk tekanan moral terhadap kebijakan luar negeri yang dinilai mulai melunak.
Di sisi lain, salah satu peserta aksi, Rusdi, menyampaikan optimisme bahwa perjuangan panjang rakyat Palestina telah mendekati titik akhir. Ia menyoroti pengakuan lebih dari 110 negara anggota PBB sebagai sinyal kuat kedaulatan Palestina.
“Insyaallah, harapan kami Al-Quds tahun ini adalah yang terakhir kita turun ke jalan untuk menuntut kemerdekaan, karena tandanya sudah terlihat tahun ini. Penarikan pasukan Israel dari Gaza menjadi langkah krusial bahwa penguasaan wilayah secara paksa sudah runtuh,” ujar Rusdi.
Namun, Rusdi juga melontarkan kritik pedas terhadap keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam kesepakatan Board of Peace (BoP). Langkah Presiden tersebut dinilai sebagai keputusan yang blunder dan tidak populer.
“BoP ini dibentuk di luar sistem PBB, bisa dikatakan ilegal. Kami menyayangkan Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan malah terlibat tanpa kajian mendalam dari tim ahli hukum atau politik luar negeri yang komprehensif,” tambahnya.
Rusdi juga mengapresiasi ketegasan negara-negara seperti Iran yang berani mengambil sikap tanpa kompromi terhadap penindasan. Baginya, dalam menghadapi kezaliman, bersikap netral adalah sebuah kenaifan.
“Netral itu berarti bebas nilai. Di saat ada penindasan, kita tidak boleh abu-abu. Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia harus berani mengambil sikap tegas dan tidak perlu takut pada konsekuensi demi membela keadilan dunia,” pungkasnya.
Aksi yang berlangsung khidmat hingga sore hari ini ditutup dengan doa bersama, berharap agar dukungan dari utara Kalimantan ini menjadi penguat bagi perjuangan bangsa Palestina di kancah internasional.
