Gelar Diskusi, Pemprov Kaltara Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik
TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan kegiatan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan tema Peningkatan kualitas Perempuan Sebagai Pelaku Politik Pembangunan yang Cerdas, Rabu (20/10). Kegiatan yang di laksanakan di Swiss Belhotel Tarakan ini berlangsung selama dua hari, dengan diikuti oleh 40 orang peserta dari lima kabupaten/kota se-Kaltara, yang dimana adalah kader perempuan organisasi masyarakat/lembaga yang bergerak di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Rahmatiah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender.
“Meningkatkan kesadaran politik bagi kaum perempuan, meningkatkan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender,” ungkap Rahmatiah
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh Plt Kepala DP3AP2KB Imransyah, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan harus berperan dalam pembangunan di Provinsi Kaltara.
“Sebagai salah satu upaya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dan lembaga legislatif sangat dibutuhkan sebagai wujud keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujar Imransyah.
Sebagai penutup, Imransyah mengharapkan dengan kegiatan ini, keterwakilan perempuan serta partisipasi dan kualitas perempuan dalam bidang politik dapat meningkat.
“Harapan ini tentu sejalan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan Kaltara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG,red), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG,red) di kabupaten, kota, dan Provinsi Kaltara,” tandasnya.
