Tarakan- Kraya.id. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2021, Ketua Umum HMI Cabang Tarakan Muhammad Nasar menekankan kepada pemerintah agar mengevaluasi sistem pendidikan yang bergulir selama pandemi Covid-19.
Beralihnya kegiatan belajar mengajar (KBM) dari tatap muka di kelas menjadi daring (online), menjadi tantangan tersendiri bagi peserta didik, orang tua dan guru.
Pasalnya, pembelajaran daring praktis tidak seefektif di dalam kelas konvensional. Bisa saja para siswa hanya sekedar bermain-main dan tidak fokus belajar.
Ditambah lagi, pembelajaran daring justru melibatkan peran ekstra orang tua untuk turut andil mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh siswa.
“Akan tetapi belajar sistem daring merupakan solusi yang saat ini dapat dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan,” ucapnya saat dikonfirmasi via telpon, Minggu (2/5/2021).
Meski begitu, lanjutnya, tentu ada solusi lain yang dapat ditawarkan pemerintah untuk pembelajaran secara daring menjadi lebih efektif, sehingga pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satunya solusi yang ia tawarkan adalah adanya guru kunjung ke rumah peserta didik agar tidak melulu tugas mata pelajaran tok yang diberikan.
“Kalau tidak ada guru kunjung, maka siswa kesulitan menerima mata pelajaran, karena hanya diberikan tugas dan teori tanpa adanya praktek,” ujarnya.
Tujuan adanya guru kunjung sendiri, menurutnya, sebagai langkah untuk memonitoring perkembangan karakter siswa.
Kemudian, guru juga harus melakukan redesain kurikulum sehingga cara belajar pun diubah dengan menggunakan konten yang lebih relevan.
“Kalau masih harus dengan daring, cara pengajaran harus sedikit berubah, karena siswa menyerap pelajaran jelas berbeda dibandingkan tatap muka,” lanjutnya.
Ia menambahkan, salah satu tugas poin penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan perhatian guru kepada siswa. Agar para siswa mengikuti pelajaran sampai tuntas. Karena itu materi pembelajaran melalui daring terus diperbarui agar siswa tidak jenuh dan nyaman saat pelajaran dimulai.
Beberapa waktu lalu, lanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membuka peluang sekolah mulai melakukan pembelajaran secara offline.
Ada menyebut sebanyak 27 sekolah di tingkat PAUD hingga SMP di Tarakan telah mendapat izin.
Namun hingga kini, katanya, sistem pembelajaran daring masih akan digunakan untuk pembelajaran para siswa. Kebijakan sekolah tatap muka yang diinisiasi pemerintah belum bisa terealisasi.
“Kita khawatir bila sistem KBM daring masih berlanjut berdampak pada turunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan,” jelasnya.
Hal itu dilontarkan olehnya bukan tanpa alasan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu yang menyerap perhatian publik.
Sistem tersebut kini dinilai perlu diselaraskan dengan perbaikan kualitas guru.
“Pemerintah perlu segera mempercepat pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada. Dengan begitu, nanti tak ada lagi sekolah unggulan atau sekolah favorit yang sering menjadi biang kehebohan,” pungkasnya.
Jika kualitas sudah baik dan merata, kata Nasar, penerapan sistem zonasi akan memunculkan dampak yang lebih baik.
Pada peringatan Hardiknas yang setiap tahunnya diperingati tanggal 2 Mei itu, selain meminta pemerintah setempat melakukan evaluasi, Nasar juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperhatikan sejumlah persoalan yang mencuat di perbatasan.
Masalah seperti kurangnya ketersediaan SMA, bangunan sekolah yang rusak, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta beasiswa pendidikan bagi pelajar wilayah 3T.
“Kondisi tersebut semoga menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjalankan visi misinya. Sesuai dengan amanat undang-undang dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya. (*/adv).
Redaksi: van
