TARAKAN –Dalam upaya menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Kalimantan Utara akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu upaya penguatan koordinasi dengan penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) dari tingkat Provinsi, Kabupaten, serta Kota di Kaltara.
Tentu ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pasca Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2022, serta persiapan kenaikan cukai rokok pada 2022 mendatang.
“Tahun 2022 inflasi diprakirakan berada pada rentang sasarannya 3,0±1%,”kata Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Tedy Arief Budiman melalui siaran persnya.
Prakiraan ini utamanya disebabkan oleh permintaan domestik yang diprakirakan membaik dan transmisi harga global ke domestik yang berlanjut di tengah ekspektasi inflasi dan nilai tukar yang terjaga.
Mencermati perkembangan sampai dengan Januari 2022 tersebut, inflasi akan tetap dijaga sehingga berada pada sasaran inflasi 2022, yaitu 3,0±1%. Untuk itu, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait yang tergabung dalam TPID akan terus diperkuat.
Di sisi lain, KPwBI Kaltara terus aktif bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemda melalui berbagai program termasuk penguatan korporatisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas produksi, maupun perluasan pasar UMKM pangan dikala pandemi.
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok VF maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan pasokan dan distribusi yang berasal baik dari global maupun domestik.
Ia menambahkan jika kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
