Kalimantan Raya, Tarakan – Wakil Ketua Bidang Politik, Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan, Mohammad Nizam, menyoroti pernyataan salah satu Tokoh Pemerhati Masyarakat Tarakan yang menyebut opini KNPI Kota Tarakan terkait dugaan maladministrasi di PDAM Tirta Alam sebagai sesat menyesatkan dan batal logika.
Nizam menilai tudingan tersebut tidak disertai argumen yang berbobot. Menurutnya, alih-alih menghadirkan bantahan berbasis data dan kajian akademis, tanggapan yang disampaikan justru sebatas retorika emosional tanpa dasar kuat.
“Pernyataan itu mencerminkan argumen kosong. Kalau memang ingin membantah, seharusnya dilakukan melalui ruang akademis dengan fakta dan metode yang jelas, bukan sekadar retorika panjang tanpa data,” tegas Nizam saat diwawancara, Jumat (12/9).
Ia juga menilai sang pemerhati tidak menguraikan secara spesifik poin-poin dari opini KNPI yang dianggap keliru. Kritik yang disampaikan, lanjutnya, justru cenderung menyerang pribadi maupun lembaga ketimbang membahas substansi masalah.
“Ironisnya, fokus pembahasan malah dialihkan dengan narasi ad hominem. Tuduhan bahwa KNPI juga punya banyak masalah, atau saran agar kami introspeksi diri, itu hanya upaya mendiskreditkan fungsi kontrol KNPI terhadap kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Nizam bahkan menyinggung keberadaan pihak lain yang mengatasnamakan KNPI Tarakan. Menurutnya, kelompok tersebut hanya sekadar menjadi “penjilat penguasa” tanpa memikirkan kepentingan masyarakat luas.
Lebih jauh, Nizam juga mempertanyakan klaim bahwa PDAM Tirta Alam merupakan salah satu perusahaan daerah yang paling sehat. Ia menekankan, pernyataan semacam itu seharusnya disertai data dan metode penilaian yang jelas.
“Kalau benar PDAM itu sehat dan kenaikan tarif tidak membebani, mengapa keluhan masyarakat masih terus bermunculan? Itu yang harus dijawab dengan jujur dan terbuka,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan posisi KNPI Tarakan yang dinahkodai oleh Alif Putra Pratama sebagai organisasi kepemudaan yang tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
