Kalimantan Raya, Tarakan – Kawasan wisata Ratu Intan yang sempat digadang-gadang menjadi salah satu destinasi unggulan Kota Tarakan, kini menghadapi realitas yang jauh dari harapan. Area yang dibangun dengan dana pemerintah ini tampak sepi dari aktivitas perdagangan, setelah seluruh pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan tersebut memutuskan untuk angkat kaki.
Salah satu pekerja di lokasi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pengunjung menjadi alasan utama para pedagang meninggalkan lapak mereka. “Mungkin karena sepi pengunjung dan target penghasilan tidak tercapai. Jadi banyak yang keluar dan pindah berjualan ke tempat lain,” katanya kepada KaltaraRaya.
Namun, menariknya, di tengah vakumnya aktivitas dagang reguler, justru muncul pedagang dadakan dari internal Dinas Pariwisata pada saat akhir pekan. “Kalau hari Minggu masih ada yang jualan. Itu biasanya orang dinas sendiri, mungkin buat tambahan penghasilan,” ungkap sumber tersebut.
Fenomena ini turut dirasakan oleh pedagang mie ayam yang kini berjualan di sekitar kawasan, namun sebelumnya sempat membuka lapak di dalam kompleks wisata tersebut. Ia mengaku dilarang kembali berdagang di dalam setelah kawasan itu direvitalisasi. Ketika ditanya mengapa tidak kembali membuka usaha di dalam kawasan, ia menjelaskan bahwa sepinya pengunjung dan mahalnya harga sewa menjadi kendala.
“Kalau soal harga pastinya saya kurang tahu, tapi dari cerita teman-teman pedagang, sewa kiosnya cukup tinggi. Ditambah lagi, pengunjungnya sekarang jarang,” ujarnya.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan belum dapat memberikan keterangan resmi. Salah satu kepala bidang yang dihubungi menyatakan masih berada di luar kota dan meminta waktu untuk diwawancarai pada keesokan harinya.
Fenomena sepinya kawasan wisata yang dibangun dengan harapan meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata ini kembali menjadi sorotan. Evaluasi dan strategi pengelolaan yang lebih matang pun dinilai perlu agar investasi pemerintah tidak menjadi proyek yang mubazir. (AF)
