Kejar Percepatan Izin Konstruksi Bendungan PLTA Kayan
JAKARTA Upaya untuk percepatan realisasi investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Dipimpin oleh Ridwan Djamaluddin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman bersama Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (20/2) siang dilakukan rapat koordinasi, dengan menghadirkan perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Ada dua hal utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta itu. Yaitu mengenai progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Pertama, tentang progres perkembangan terakhir pembangunan PLTA Sungai Kayan di Peso Kabupaten Bulungan. Disampaikan Gubernur, salah satu kendala belum bisa dimulainya pembangunan bendungan PLTA oleh PT Kayan Hidro Energi (KHE) selaku investor, adalah karena masih menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian PUPR.
“Desain dan persyaratan lainnya sudah dilengkapi. Bahkan untuk desain PLTA itu, investor telah mengeluarkan dana kurang lebih USD 75 juta atau hampir Rp 1 triliun (kurs sekira Rp 13.000 per 1 USD). Yang membuat China Gezhuoba. Konsultan ini juga yang mendesain bendungan Three Gorgess Dam di China, bendungan terbesar di dunia saat ini, ungkap Irianto dalam paparannya.
Terkait pembebasan lahan, lanjut Gubernur, berdasar laporan yang diterima, realisasi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTA tahap I dengan kapasitas 900 Megawatt (MW), sudah mencapai 80 persen yang diselesaikan.
Dalam rapat tersebut, melalui perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, bahwa izin konstruksi bendungan masih menunggu rekomendasi dari Komisi Keselamatan Bendungan.
Dikatakan oleh pihak Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk proyek bendungan memang perlu ekstra kehati-hatian. Karena tidak ingin ada resiko sekecil mungkin dari bendungan tersebut. Mereka (Ditjen Sumber Daya Air) janji akan mem-follow-up soal izin ini. Mudahan dalam waktu dekat bisa dikeluarkan. Ini juga untuk memenuhi janji Presiden Joko Widodo, waktu berkunjung ke Kaltara, bahwa pembangunan PLTA dimulai awal tahun ini, ujar Gubernur.
Selanjutnya, yang kedua dibahas mengenai progres Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Gubernur mengatakan, kunci dari berjalannya investasi di KIPI adalah PLTA. Karena listrik lah yang menjadi ‘nyawa’ dari perkembangan industri. Namun ada beberapa alternatif, seperti menggunakan PLTU maupun gas. Sejumlah investor juga sudah menyatakan minatnya. Tapi tetap kita upayakan realisasi PLTA dipercepat, katanya.
Hal lain yang dibahas terkait KIPI, adalah soal tata ruang. Dari Kementerian Industri, menurut keterangan perwakilannya yang hadir dalam pertemuan itu, akan memproses secepatnya. Hanya saja, menunggu izin dari Bupati Bulungan selaku kepala wilayah. Sementara Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) hingga kini belum selesai direvisi. Mengenai hal ini, telah kita bicarakan tadi. Ada beberapa opsi pemecahan masalah untuk percepatan. Salah satunya untuk tata ruang, akan kita gunakan RTRW Provinsi, jika memang kabupaten tidak bisa mempercepat. Dan secara aturan itu dibolehkan, kata Gubernur.
Masalah KIPI turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Utamanya, tentang badan pengelola kawasan industri. Mengenai hal ini, sudah ada sedikit titik terang. Di samping draft badan pengelola yang sudah disusun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, ada masukan lain. Yakni, pengelola akan ditawarkan ke investor. Jadi nanti namanya bukan badan pengelola, tapi pengelola kawasan industri. Sesuai saran tadi, nanti kita buatkan penawaran resmi ke investor-investor yang memang berminat masuk ke Kaltara. Bisa saja nanti mereka semua yang masuk dalam pengelola, dalam bentuk konsorsium, atau salah satunya saja, kata Irianto.
Sementara itu, menindaklanjuti rapat tersebut, dijadwalkan Selasa (27/2) pekan depan akan dilakukan pertemuan lagi di tempat sama. Nanti akan diundang Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. Diharapkan dalam pertemuan selanjutnya nanti, sudah ada keputusan kongkrit untuk percepatan investasi di Kaltara. Utamanya PLTA dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, tutupnya.(humas)
