Kemensetneg Undang Gubernur Kaltara untuk Bahas KBM

TANJUNG SELOR Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna merealisasikan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Rencananya hari ini (8/1), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie akan menghadiri undangan rapat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) guna menindaklanjuti rencana pembuatan instruksi Presiden terkait KBM. “Rapat di Kemensetneg akan dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Rapat itu khusus membahas Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1217/PU-PERKIM/GUB tanggal 31 Oktober 2017 kepada Presiden yang menyampaikan permohonan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, beber Irianto, Jumat (5/1) lalu.
Dijelaskan Irianto, keuntungan jika Inpres itu diterbitkan akan memudahkan Pemprov Kaltara dalam melakukan percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya mudah dalam mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Untuk itu saya menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PUPR-Perkim (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman), Bappeda dan Litbang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) dan Biro Pemerintahan, untuk dapat mendampingi saya serta membuat sejumlah poin yang akan dipaparkan di hadapan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg, ujar Irianto.
Irianto mengatakan, pembangunan KBM Tanjung Selor tidak hanya mengandalkan APBD. Karena itu, dengan bantuan dari pusat melalui Inpres akan lebih memudahkan Pemprov Kaltara melakukan pembangunan 1 dari 10 KBM di Indonesia tersebut. Pembangunan KBM sendiri saat ini terus dilakukan oleh Pemprov Kaltara, melalui DPUPR-Perkim. Bahkan, tahun ini Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan, ujar Irianto.
Dana tersebut, lanjut Irianto, diperkirakan dapat membebaskan lahan seluas 300 hektare. Total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas perkantoran, perumahan, sarana publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk akses lainnya di kawasan tersebut mencapai 2.800 hektare.
Sebelumnya, kata Gubernur, Presiden Joko Widodo berencana menambah alokasi dana melalui APBN untuk meningkatkan sarana infrastruktur di Kaltara. Hal ini untuk mendukung investasi yang seperti disampaikan Presiden, akan ada investasi besar dialihkan ke Kaltara. Salah satunya PT Inalum (Persero) yang nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas 3 kali lipat dari yang ada sekarang di Sumatera Utara (Sumut). “Alhamdulillah, Presiden siap mendukung untuk tambahan alokasi dana infrastruktur. Terutama infrastruktur pendukung kawasan industri yang akan menjadi lokasi investasi di Kaltara. Termasuk juga dukungan pembangunan infrastruktur ke perbatasan. Utamanya jalan dan jembatan, kata Irianto.
Selain penambahan dana untuk infrastruktur, kata Gubernur, dalam pernyataannya Presiden secara spontan juga memperhatikan soal tambak rakyat. Presiden menginginkan tambak-tambak milik masyarakat disertifikasi. Tadi ini (sertifikasi tambak) secara spontan disampaikan oleh Presiden. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh Kementerian terkaitnya, tutup Irianto.(humas)