Komisi V DPR RI Komitmen Kawal Pembangunan Kaltara, Anggaran Jembatan Krayan Rp150 Miliar Disiapkan
Kalimantan Raya, Advetorial – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menyambut kedatangan rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan I Tahun 2025-2026. Pertemuan penting ini digelar di Kantor Wali Kota Tarakan pada Senin (27/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal A. Paliwang menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat terhadap Bumi Benuanta.
“Selamat datang kepada Anggota Komisi V DPR RI beserta mitra-mitra kerja dan seluruh rombongan di Bumi Benuanta ini. Semoga kehadiran membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat Kaltara,” kata Gubernur Zainal.
Gubernur menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bukti nyata komitmen Komisi V DPR RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur, konsultasi, dan konektivitas di Provinsi Kaltara.
Salah satu kabar baik yang disampaikan Gubernur adalah komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk memberikan bantuan pembangunan jembatan di wilayah perbatasan Kaltara dengan nilai mencapai Rp150 miliar.
Gubernur menjelaskan, wilayah yang sangat mendesak membutuhkan pembangunan jembatan adalah Krayan di Kabupaten Nunukan.
“Kami akan membangun beberapa jembatan dikarenakan banyak jembatan yang rusak dan tergerus banjir, karena di sana dibutuhkan banyak jembatan untuk konektivitas antar kecamatan,” ucap Gubernur.
Ia menuturkan, pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
“Dengan hadirnya jembatan akan meningkatkan konektivitas dan juga mempermudah transportasi logistik sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” jelasnya.
Menanggapi kebutuhan Kaltara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Kaltara, sebagai provinsi termuda, adalah “halaman depan bagi rumah Indonesia” yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah.
“Pembangunan infrastruktur dalam bentuk apapun seperti pembangunan jembatan, jalan, perbaikan transportasi, perbaikan pelabuhan harus mendapatkan perhatian kita bersama termasuk Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat,” ujar Syaiful Huda.
Terkait masukan Gubernur, Syaiful berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat regulasi dan dukungan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
