Lantik 10 Kepala OPD Baru, Gubernur Pesan ‘Jangan Offside’
TANJUNG SELOR – Sebanyak 10 posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang sebelumnya kosong kini telah diisi oleh pejabat baru yang dilantik oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, pada Rabu (12/3/2025).
Kepada 10 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tersebut, Gubernur Zainal menekankan pentingnya bekerja selaras dengan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan visi nasional.
“Saya juga mengingatkan agar tidak membuat program sendiri. Jika tiba-tiba muncul program baru, itu keliru, karena setiap program pasti membutuhkan anggaran,” ujar Gubernur Zainal setelah melantik para kepala OPD baru.
Dalam hal ini, jika anggaran tidak tersedia, pejabat yang bersangkutan mungkin saja mengambil dana dari kegiatan lain yang sudah ada. Jika hal tersebut terjadi, maka tindakan tersebut akan melanggar aturan.
“Oleh karena itu, saya menekankan agar tetap menjalankan program yang telah direncanakan dan diprogramkan. Fokus utama adalah memastikan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Kaltara juga menegaskan bahwa para kepala OPD tidak boleh membuat program atau kegiatan yang tidak berdampak bagi masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Sebagai informasi, berikut adalah daftar 10 kepala OPD yang baru dilantik: Lewi Lawai sebagai Kepala Satpol PP Kaltara, Andi Amriampa sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Bertius sebagai Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Jonilius sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Idham Chalid sebagai Kepala Dishub Kaltara, Yosua Batara Payangan sebagai Kepala Dinas ESDM Kaltara, Hairul Anwar sebagai Kepala DLH Kaltara, Nur Laila sebagai Kepala Dishut Kaltara, Saiful Bachri sebagai Kepala Dispora Kaltara, dan Iskandar sebagai Kepala DKISP Kaltara.
