KALIMANTAN RAYA, NUNUKAN – Kekecewaan terhadap Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang mangkrak memuncak. Warga perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar demonstrasi dan menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN yang telah menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp 200 miliar tersebut, pada Sabtu (4/10/2025).
Aksi ini merupakan respons langsung terhadap kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang dinilai warga hanya bersifat seremonial tanpa memberikan kejelasan operasional.
“Kami menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN Sebatik, hingga ada kepastian mengenai waktu pengoperasiannya secara resmi,” ungkap Dedy Kamsidi, salah satu koordinator aksi.
Dedy menyoroti bahwa PLBN, yang dibangun sejak 2020 dengan total anggaran sekitar Rp 248 miliar, hingga kini hanya menjadi bangunan mubazir. Kekecewaan publik semakin diperparah oleh kunjungan para pejabat yang dianggap “hanya menghamburkan anggaran negara saja dengan DL (Dinas Luar), DL dan DL. Progres nihil,” tegasnya.
Para pedemo memahami bahwa operasional PLBN memerlukan kesepakatan antarnegara (RI-Malaysia). Namun, mereka menuntut pejabat terkait memberikan penjelasan mengenai upaya diplomasi yang telah dilakukan untuk memfungsikan PLBN yang bertujuan menjadi motor penggerak perekonomian kawasan.
“Kalau mangkrak terus, kita pertanyakan tim perencanaannya, apakah memang dibangun untuk pajangan,” ujar Dedy. Ia menambahkan pernyataan keras, “Dan kalau tak mampu berdiplomasi, sadar diri, mundur dari jabatannya, banyak anak negeri yang mampu untuk melakukan itu.”
Kekecewaan senada diungkapkan oleh lima anggota DPRD Nunukan dari Dapil Sebatik yang hadir di lokasi. Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pejabat negara yang membatasi waktu penyerapan aspirasi.
“Namanya reses itu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Yang terjadi semua serba dibatasi,” kata Andi.
Ia mencontohkan, anggota dewan lokal pun kesulitan menyampaikan suara rakyat. “Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, baru angkat tangan saja sudah diperingatkan untuk singkat dan sebentar saja. Tak semua tersampaikan aspirasi masyarakat kita,” sesalnya.
Andi Muliyono juga menambahkan bahwa masyarakat terus mempertanyakan kapan PLBN beroperasi, dan pemerintah pusat dinilai tidak memberikan kejelasan terkait lobi-lobi dengan Malaysia. “Masalah ini sudah sekian lama, masyarakat butuh penjelasan apakah pemerintah pusat sudah melakukan lobi-lobi dengan Malaysia. Ini kan tidak ada penjelasan apapun sampai hari ini,” pungkasnya.
