NUNUKAN – Tudingan Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Andre Pratama dan Sadam Husein, terhadap kontraktor CV Delapan Satu Delapan Berdikari yang diduga memonopoli puluhan proyek di daerah tersebut, mendapat tanggapan tegas dari pihak kontraktor.
Pelaksana Teknis CV Delapan Satu Delapan Berdikari, Akbar, membantah keras tudingan yang dilontarkan saat Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap sejumlah proyek APBD Nunukan 2024 yang belum selesai.
“Semua proyek didapat melalui lelang. Tidak mungkin kita melarang kontraktor lain ikut lelang. Tapi dari kontraktor di Nunukan, hanya kami yang mendaftar lelang. Jangan karena kontraktor lain tidak ikut lelang, kita dikatakan memonopoli,” ujarnya pada Jumat (10/1/2025).
CV Delapan Satu Delapan Berdikari memenangkan sekitar 20 proyek yang bersumber dari APBD Nunukan 2024.
Dari jumlah tersebut, sembilan item proyek mendapatkan addendum, dan pengerjaannya masih berlangsung di awal tahun 2025.
Proyek yang paling mencolok dan menjadi sorotan adalah pengaspalan jalan senilai sekitar Rp 15 miliar dan pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan senilai Rp 9,7 miliar.
Akbar menjelaskan bahwa keterlambatan pengaspalan terjadi karena kondisi teknis, di mana kapal kontainer pengangkut aspal tidak dapat masuk pada Desember 2024.
“Kita kehabisan aspal, sementara kita semua tahu kalau material untuk Nunukan didatangkan dari luar (daerah). Kuota kapal kontainer di Desember 2024 kemarin tidak ada. Itu kendala penyelesaian aspal,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran proyek pengaspalan sebesar Rp 15 miliar tidak hanya untuk pengaspalan di Jalan Protokol dan Jalan TVRI saja.
Namun juga untuk pengaspalan sejumlah ruas jalan seperti Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pesantren, Jalan Delima, dan Jalan Sungai Bolong.
“Kalau pengaspalan, kami optimis selesai di Januari 2025 ini,” tegasnya.
Sementara itu, keterlambatan pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan, Akbar menilai, disebabkan oleh Pemerintah Daerah.
Akbar menjelaskan bahwa proyek tersebut seharusnya mulai dikerjakan pada Juni 2024, namun Pemda Nunukan meminta kontraktor untuk menunda pengerjaan karena lokasi proyek akan digunakan untuk perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-25.
“Jadi karena lokasinya di bawah badan jalan, kita harus timbun dengan ketebalan 40 sampai 60 cm. Sempat kami debat dengan Dinas PU, proyek sudah jalan diminta setop. Tapi kami diminta mengalah karena lokasi proyek digunakan untuk perayaan HUT Nunukan,” urainya.
Proyek kembali dilanjutkan pada minggu terakhir bulan Agustus 2024, sehingga keterlambatan pengerjaan pun tidak dapat dihindari.
“Kita addendum 50 hari, dan mendapat kompensasi waktu karena HUT Nunukan itu 30 hari. Jadi ada 80 hari pengerjaan yang kita kejar ini. Untuk denda, kami bayar yang 50 hari itu mungkin Rp 200an juta. Kalau yang kompensasi tidak bayar denda,” jelas Akbar.
Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2024), Andre Pratama dan Saddam Husein melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek yang mandek.
Mereka mengungkapkan bahwa satu pengusaha mendominasi puluhan proyek, mulai dari pengaspalan jalan bernilai miliaran hingga proyek kecil senilai ratusan juta.
“Waktu rapat dengan Kepala Dinas PU Nunukan kemarin di DPRD Nunukan, saya sampaikan, ada pengusaha yang sampai muntah proyek. Akibatnya, banyak proyek tidak selesai dikerjakan dan harus lanjut dikerjakan 2025,” ujar Andre Pratama.
Andre mengibaratkan kondisi ini seperti mengisi gelas yang sudah penuh, sehingga airnya tumpah.
Ia juga meminta Inspektorat agar tidak menyetujui perpanjangan waktu bagi kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek dalam batas waktu 50 hari.
“Jika tidak bisa selesaikan proyek mereka, putus saja kontraknya, dan blacklist perusahaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek yang didominasi oleh satu kontraktor berdampak pada keadilan bagi kontraktor lain yang juga mampu dan kredibel.
“Pantas saja kalau banyak sekali proyek yang tidak selesai. Bagaimana mungkin satu kontraktor menyapu bersih semua proyek. Bahkan yang nilainya kecil sekalipun, tidak dia lepas. Apa namanya kalau bukan monopoli,” kata Andre.
