Kalimantan Raya, Nasional – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa total kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, telah mencapai angka fantastis Rp10.269 triliun pada akhir tahun 2024. Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi fiskal masih dalam batas aman untuk menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan, meskipun kewajiban negara meningkat, total aset pemerintah tercatat mencapai Rp13.692,4 triliun. Dengan demikian, ekuitas atau kekayaan bersih negara berada di angka Rp3.424,4 triliun.
“Ini menunjukkan kemampuan fiskal kita tetap terjaga. Ekuitas yang positif mencerminkan kekayaan negara dan memberi ruang bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan,” ujar Sri Mulyani.
Selain posisi utang dan aset, Menkeu juga melaporkan kondisi kas negara. Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp459,5 triliun, tidak berubah dari tahun sebelumnya. Setelah digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN dan penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun ditutup pada angka Rp457,5 triliun.
Sri Mulyani menegaskan, saldo tersebut berada pada level yang mencukupi untuk menjaga ketahanan fiskal. Terlebih, Indonesia tengah memasuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Dengan adanya SAL yang stabil dan posisi fiskal yang kuat, kita siap menghadapi berbagai potensi risiko global maupun domestik di tengah pergantian kepemimpinan nasional,” tambahnya.
Kementerian Keuangan juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan utang yang bijak dan akuntabel, mengingat tantangan ekonomi global ke depan semakin kompleks. Pemerintah disebut akan terus menjaga kredibilitas fiskal melalui transparansi dan kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan negara.
