Kalimantan Raya, Tarakan – Suasana Kamis sore (17/7) di sejumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara memanas setelah ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi serentak bertajuk “Pukul Mundur Kapolda Kaltara”. Aksi ini berlangsung di Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Irjen Pol Hary Sudwijanto sebagai Kapolda Kalimantan Utara.
Menurut Koordinator Lapangan Aksi di Tarakan, Dicky Nur Alam, aksi ini merupakan akumulasi dari keresahan publik atas berbagai dugaan pelanggaran di internal Polda Kaltara. Ia menyebut, sejak Irjen Hary menjabat pada 2024, rentetan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota polisi justru meningkat.
“Kami mencatat lebih dari 140 pelanggaran disiplin dan etik di tubuh Polda Kaltara sepanjang 2024. Mulai dari penyelewengan narkoba hingga pencurian barang bukti,” ujar Dicky kepada awak media.
Aksi massa menghasilkan lima tuntutan utama, antara lain:
- Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Irjen Pol Hary Sudwijanto dari jabatannya sebagai Kapolda Kaltara.
- Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal.
- Mendesak pembentukan tim investigasi independen.
- Mendesak penuntasan tuntas jaringan narkotika di institusi kepolisian.
- Mendorong partisipasi kritis media dan masyarakat sipil.
Petisi yang memuat tuntutan tersebut telah diserahkan kepada Kapolres Tarakan dan perwakilan DPRD Kota Tarakan, untuk kemudian diteruskan ke Presiden RI, Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM, dan Komisi III DPR RI.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyatakan komitmennya untuk membersihkan institusi. “Mulai besok, kami akan mulai pemeriksaan urin seluruh anggota Polres Tarakan. Prosesnya akan bertahap karena keterbatasan alat,” ujarnya.
Dukungan politik juga muncul dari Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, yang berjanji akan mengawal petisi tersebut sampai ke tingkat pusat. “Insya Allah kami siap mengirimkan langsung tuntutan ini ke DPR RI, khususnya Komisi III,” katanya.
Sementara itu, di tengah aksi, sempat beredar informasi terkait insiden dugaan kekerasan di Tanjung Selor, termasuk potensi pembakaran. Dicky menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data dan akan merespons jika terbukti terjadi pelanggaran oleh aparat.
Dicky juga menegaskan bahwa waktu dan lokasi aksi sengaja dirahasiakan untuk menghindari tekanan atau penggembosan dari pihak keamanan. “Kami sering mendapat tekanan saat hendak menyuarakan kritik, jadi kami jaga kerahasiaan aksi demi keselamatan peserta,” ungkapnya.
Di tengah berbagai apresiasi kepada Kapolda di media sosial, massa aksi justru menilai pimpinan tertinggi Polda Kaltara seharusnya merasa malu, bukan mencari pujian. “Kepemimpinan harusnya jadi contoh, bukan jadi tameng pelanggaran hukum,” tutup Dicky.
