
Kalimantan Raya, Tarakan – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Utara (Tarakan Bersuara) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (1/9) sore. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap situasi bangsa sekaligus tuntutan agar wakil rakyat serius menyerap aspirasi masyarakat.
Koordinator Lapangan aksi, Alif Faqli Samudra, menjelaskan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan massa. “Pertama, kami menyoroti besarnya tunjangan pejabat. Kedua, mendesak lahirnya undang-undang yang pro-rakyat. Dan ketiga, mendorong reformasi Polri agar lebih profesional,” ungkap Alif kepada Kaltara Raya.
Menurutnya, sejak awal aliansi telah menegaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya menyuarakan mahasiswa, tetapi juga kepentingan rakyat. Karena itu, massa mendesak agar Ketua DPRD Tarakan, anggota DPR RI Dapil Kaltara, dan Kapolres Tarakan hadir langsung menemui mereka. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai harapan.
“Yang hadir hanya Ketua DPRD Tarakan dan Kapolres. Sementara dari DPR RI Dapil Kaltara tidak ada satupun yang datang. Karena itu kami dari Aliansi Utara melayangkan mosi tidak percaya,” tegas Alif.
Aksi yang berlangsung sejak siang sempat diwarnai ketegangan. Beberapa kali terjadi gesekan antara massa dan aparat keamanan saat mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung dewan. Bahkan, sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka dan harus dibawa ke tenaga medis.
Alif menjelaskan, dorongan massa untuk masuk ke dalam gedung semata-mata ingin meminta komitmen wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari Kalimantan Utara. “Kami hanya ingin ada kepastian kapan mereka bersedia mendengar aspirasi. Tapi nyatanya itu tidak diindahkan, sehingga memicu ketegangan,” ujarnya.
Meski sempat dilakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Tarakan, hasilnya tidak memuaskan massa. Alif menyebut pernyataan Ketua DPRD dianggap tidak memberikan kepastian nyata terhadap tuntutan yang disuarakan. “Feedback yang kami terima tidak sesuai harapan. Maka dari itu, kami tetap melayangkan mosi tidak percaya,” tambahnya.
Terkait langkah selanjutnya, Alif mengaku pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan seluruh elemen yang tergabung dalam Aliansi Utara untuk menentukan bentuk aksi lanjutan. “Ada kemungkinan aksi berlanjut dalam 7×24 jam ke depan, tapi semua akan dibicarakan kembali dengan rekan-rekan aliansi,” tutupnya.
Aksi ini menandai semakin kerasnya desakan mahasiswa dan masyarakat agar aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan wakil rakyat, baik di daerah maupun pusat.