Kalimantan Raya, Tarakan – Ratusan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama berbagai elemen masyarakat menggelar konsolidasi terbuka di Islamic Center, Minggu (31/8) sore. Acara yang diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBT ini menjadi wadah pertemuan antara mahasiswa, buruh, ojol, hingga masyarakat umum yang resah terhadap kondisi bangsa.
Koordinator Lapangan, Muhammad Imanullah Aziz, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UBT menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk tanggapan atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Konsolidasi akbar sore ini sebagai respon atas bobroknya pemerintahan kita, sekaligus menyalurkan keresahan masyarakat Kaltara yang muak dengan kebijakan pusat yang tidak pro terhadap rakyat,” ujar Imanullah.
Dari hasil rapat, diputuskan bahwa aksi demonstrasi akan digelar pada Senin, 1 September 2025, di Kota Tarakan. Menurut Imanullah, aksi tersebut akan membawa tiga tuntutan utama. Pertama, menolak dan menuntut pembatalan tunjangan terbaru DPR RI. Kedua, mendesak DPR agar segera mengesahkan regulasi pro-rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Ketiga, mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat, terutama di bidang pendidikan, serta mendorong reformasi Polri yang profesional.
Imanullah menambahkan, aksi besok tidak hanya melibatkan mahasiswa, melainkan juga ormas, lembaga eksternal, hingga masyarakat luas yang merasa kecewa terhadap kinerja DPR RI. Jumlah peserta diperkirakan akan mencapai lebih dari 300 orang, seiring dengan antusiasme masyarakat Kota Tarakan.
“Dari rapat konsolidasi ini tercatat sekitar 300 peserta hadir. Besok kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi, karena masyarakat Tarakan juga menyatakan siap turun ke jalan,” ungkapnya.
Gerakan yang disepakati bersama tersebut diklaim sebagai murni suara rakyat tanpa kepentingan politik tertentu. Konsolidasi juga menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai, dengan menitikberatkan pada penyampaian aspirasi rakyat Kaltara yang menolak kebijakan elitis dan menginginkan perubahan nyata.
