Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Siapkan Sekolah Rakyat
Kalimantan Raya, Pendidikan – Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Program ini tak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat, terutama penerima bantuan sosial, agar memiliki harapan dan semangat baru menuju kehidupan yang lebih baik.
“Ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tapi membangun harapan,” ujarnya dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025). Ia menceritakan pengalaman saat sosialisasi di Temanggung, di mana seorang ibu menangis terharu karena anaknya yang sempat putus sekolah kini kembali memiliki peluang mengenyam pendidikan.
Agus menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini memikul tiga tugas utama, yakni memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjalankan program-program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial, serta mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari intervensi pendidikan berbasis data.
Berdasarkan DTSEN, sebanyak 24 juta warga Indonesia tergolong miskin, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Kebanyakan adalah buruh tani di pedesaan dengan penghasilan antara Rp1,5 hingga Rp2 juta per bulan, yang harus mencukupi kebutuhan 4–6 anggota keluarga. “Gimana mereka mau nyekolahin anak?” kata Agus.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk transformasi besar dari pendekatan bantuan sosial pasif menjadi pemberdayaan aktif. Pemerintah menargetkan sedikitnya 100 Sekolah Rakyat dibuka pada Juli 2025 mendatang, dengan standar sekolah unggulan.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” tegas Agus. Ia juga menekankan pentingnya membangun mental bangsa yang produktif. “Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” imbuhnya.
Salah satu kisah sukses disebut Agus terjadi di Malang, Jawa Timur, di mana 500 keluarga berhasil lepas dari program bantuan sosial karena telah mandiri. “Ada satu ibu yang bilang, ‘Pak Wamen, saya enggak mau anak saya terus dicap keturunan orang miskin.’ Itu luar biasa. Itu semangat,” katanya.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat juga akan memanfaatkan aset negara seperti sentra-sentra sosial yang ada sebagai ruang belajar. Tujuannya agar anak-anak dari keluarga miskin tumbuh percaya diri dan tidak merasa menjadi beban negara. “Mereka masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, di Kalimantan Utara, Kota Tarakan menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tengah mempersiapkan data anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diproyeksikan sebagai calon peserta didik.
“Tarakan sudah siapkan lahan lima hektare di Kecamatan Tarakan Utara untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, Jamaluddin, Rabu (14/5/2025).
Jamaluddin menyebut, sejauh ini terdapat sekitar 2.000 anak usia 6–7 tahun dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tarakan berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun, pihaknya belum dapat memastikan berapa yang akan terakomodir, sebab masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial.
“Kami menunggu juknis dari pusat soal kriterianya. Setelah itu baru bisa bergerak, karena pelaksanaan nantinya juga melibatkan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pijakan awal untuk mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dan setara, tanpa terbebani oleh latar belakang ekonomi keluarga.
