Kalimantan Raya, Nunukan – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi kembali menggema di perbatasan Indonesia-Malaysia, Senin (1/9). Mereka mengawali demonstrasi di Tugu Dwikora Nunukan, lalu bergeser ke Gedung DPRD Nunukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.
Dalam aksi ini, massa menolak tunjangan tambahan anggota DPR yang dianggap berlebihan, sekaligus mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Pemilu, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif. Mereka juga menyoroti sejumlah kasus hukum yang dinilai tidak transparan, termasuk dugaan kekerasan oleh Ketua DPRD Nunukan hingga kasus penangkapan empat anggota Polres Nunukan, salah satunya Kasat Reskoba.
“Kerusakan aturan tak hanya terjadi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahkan kepolisian pun perlu dipertanyakan. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan pada penegak hukum,” tegas Agung, salah satu orator aksi.
Suasana sempat memanas ketika seorang diduga provokator berusaha memicu kericuhan dengan menyentuh barisan mahasiswa. Aparat dengan sigap mengamankan orang tersebut dan menjauhkannya dari lokasi aksi. Saat itu, teriakan “hati-hati penyusup” menggema dari massa yang menegaskan bahwa aksi mereka murni menyuarakan aspirasi rakyat, bukan untuk berkonflik dengan aparat.
Setelah ketegangan mereda, massa aksi membacakan puisi Chairil Anwar berjudul Karawang Bekasi sambil melantunkan lagu Ibu Pertiwi sebagai bentuk simbolis perjuangan.
Aliansi Peduli Demokrasi menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, mengesahkan RUU Perampasan Aset, memecat kader partai politik yang dianggap provokatif, serta melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Selain itu, mereka juga menyoroti 12 isu lokal di Nunukan, mulai dari pemerataan pendidikan di daerah pelosok, kesejahteraan buruh dan tenaga medis, perbaikan layanan kesehatan, hingga kejelasan kasus empat oknum polisi yang diduga terlibat peredaran narkotika.
Aksi di depan Gedung DPRD Nunukan ini menjadi penegasan bahwa gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan politik nasional juga terasa kuat di daerah perbatasan.
